.jpeg)
Dringu, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mempercepat realisasi anggaran Perangkat Daerah untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai rencana. Langkah tersebut dilakukan melalui Desk Realisasi Anggaran yang mengevaluasi capaian belanja hingga 31 Agustus 2026.
Desk yang digelar Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo tersebut berlangsung di ruang pertemuan Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Effendi melalui zoom meeting. Ia didampingi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo Wiwit Suryaningsih.
Desk Realisasi Anggaran diikuti 18 Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan Pemkab Probolinggo. Masing-masing perangkat daerah memaparkan perkembangan realisasi anggaran, kendala pelaksanaan, langkah penyelesaian serta proyeksi penyerapan hingga akhir Oktober 2026.
Sejumlah perangkat daerah yang mengikuti kegiatan tersebut di antaranya Inspektorat, BPPKAD, DPUPR, DPKPP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMPTSP, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, DKUPP, Diskoparekraf dan Dinas Perhubungan.
Selain itu, turut mengikuti desk tersebut Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Bagian Administrasi Pembangunan.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo Wiwit Suryaningsih mengatakan Desk Realisasi Anggaran menjadi instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja daerah.
Menurutnya, forum tersebut juga digunakan untuk mendeteksi sejak dini berbagai persoalan yang berpotensi menghambat penyerapan anggaran.
“Melalui desk ini pemerintah daerah melakukan identifikasi masalah, deteksi dini kendala teknis, rekonsiliasi dan validasi data hingga evaluasi terhadap kualitas belanja,” ungkapnya.
Setiap Perangkat Daerah juga diminta menyampaikan langkah konkret untuk menyelesaikan kendala yang ditemukan. Selain itu, masing-masing perangkat daerah harus menyusun proyeksi realisasi anggaran hingga akhir Oktober 2026.
“Setiap Perangkat Daerah harus menyampaikan langkah penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi serta menyusun proyeksi realisasi anggaran sampai akhir Oktober 2026,” jelas Wiwit.
Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Effendi menegaskan percepatan realisasi anggaran memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian daerah.
Menurutnya, percepatan belanja pemerintah diharapkan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Urgensi percepatan adalah sebagai pendorong ekonomi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ia menekankan pentingnya target realisasi belanja secara bertahap setiap triwulan. Langkah tersebut dilakukan agar penyerapan anggaran tidak menumpuk menjelang akhir tahun dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan.
“Urgensi lain adalah target realisasi belanja daerah per triwulan agar penyerapan tidak bertumpuk di akhir tahun dan pembangunan berjalan sesuai perencanaan. Bulan Oktober proyeksi atau target realisasi sebesar 80 persen,” jelasnya.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah akselerasi, terutama pada proses pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut meliputi percepatan tender, konsolidasi paket serta penyelesaian pembayaran.
Dalam Desk Realisasi Anggaran, sekretaris OPD atau pejabat yang mewakili masing-masing perangkat daerah memaparkan perkembangan capaian anggaran, kendala dan solusi yang disiapkan.
Masing-masing OPD juga menyampaikan komitmen realisasi anggaran hingga akhir Oktober dengan target 80 persen. Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan berita acara.
Sjaiful berharap target realisasi anggaran dapat dicapai melalui dukungan dan komitmen seluruh perangkat daerah.
“Harapannya target realisasi anggaran akan tercapai dengan dukungan dari seluruh OPD, sehingga asas kebermanfaatan kepada masyarakat dapat tercapai,” pungkasnya.
Ia menambahkan, percepatan realisasi anggaran diharapkan memberikan dampak nyata, mulai dari kepastian pelayanan dasar dan pemanfaatan fasilitas publik, stimulus ekonomi, penanganan persoalan mendesak seperti stunting, pemerataan pembangunan, menjaga daya beli masyarakat hingga meningkatkan kepercayaan publik.
Dengan evaluasi dan komitmen bersama tersebut, Pemkab Probolinggo menargetkan realisasi belanja daerah dapat bergerak lebih cepat hingga Oktober 2026. Percepatan anggaran diharapkan tidak hanya mengejar angka penyerapan, tetapi juga memastikan setiap belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (nab/zid)
Baca Juga :
.jpeg)
.jpeg)
