Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui optimalisasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hingga 30 Juni 2026, realisasi belanja daerah mencapai 44,89 persen atau sebesar Rp1,077 triliun dari total APBD senilai Rp2,401 triliun.
Capaian tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Senin (20/7/2026).
Rakor dibuka Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto dan diikuti kepala perangkat daerah, camat serta pejabat yang membidangi pengelolaan anggaran. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso Heru Kutanto dan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo Khairul Anwar sebagai narasumber.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Probolinggo juga memberikan penghargaan kepada perangkat daerah, kecamatan dan bagian dengan capaian realisasi belanja terbaik pada Triwulan IV Tahun 2025 serta Triwulan I dan II Tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pengelolaan anggaran.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo Wiwit Suryaningsih mengatakan percepatan realisasi anggaran pada semester kedua harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pembangunan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Hingga 30 Juni 2026 realisasi belanja APBD Kabupaten Probolinggo telah mencapai 44,89 persen atau sebesar Rp1,077 triliun dari total anggaran Rp2,401 triliun. Kami mendorong seluruh perangkat daerah segera mempercepat pelaksanaan kegiatan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Yang terpenting bukan hanya tingginya serapan anggaran, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Menurut Wiwit, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga kualitas pelaksanaan program, capaian fisik, serta outcome yang dihasilkan. Karena itu, pelaporan perkembangan pembangunan harus dilakukan secara tertib sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Pemkab Probolinggo menerapkan sejumlah strategi, mulai dari penyesuaian belanja pegawai, penerapan zero-based budgeting pada kegiatan nonprioritas, percepatan pelaporan progres fisik proyek, tender dini hingga optimalisasi pemanfaatan e-Katalog Lokal guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Sementara Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto menegaskan bahwa rakor tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.
"Rapat koordinasi ini memiliki arti penting bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Probolinggo SAE. Kehadiran kita merupakan bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Saya berharap forum ini menjadi momentum meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran sehingga setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," katanya.
Anang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Saat ini bukan sekadar menghabiskan anggaran. Target kita adalah outcomes atau manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar spending. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga, penurunan kemiskinan serta kualitas pelayanan publik," tegasnya.
Ia menjelaskan tema pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Pembangunan Kawasan Strategis yang Didukung Pemenuhan Infrastruktur Berkelanjutan dan Peningkatan Produksi Pangan. Sejumlah program strategis juga menunjukkan perkembangan positif, di antaranya penyelesaian 145 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pelaksanaan Program SAE yang telah memasuki tahun kedua dengan progres sekitar 40 persen.
Karena itu, Anang meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi anggarannya masih di bawah 40 persen segera melakukan evaluasi, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta menyelaraskan target fisik dengan target keuangan agar pembangunan pada semester kedua berjalan lebih optimal.
"Mari kita jadikan semester kedua sebagai momentum akselerasi. Identifikasi setiap hambatan, percepat pengadaan barang dan jasa serta pastikan progres fisik berjalan seiring dengan realisasi keuangan sesuai ketentuan. Dengan begitu, setiap rupiah anggaran yang kita keluarkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," pungkasnya. (nab/zid)
.jpeg)
.jpeg)
