Penegasan tersebut disampaikan Bupati Haris saat mengikuti Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting dari ruang rapat Bupati Probolinggo, Selasa (22/9/2026).
Rapat yang diselenggarakan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan serta percepatan penurunan stunting.
Dalam kegiatan itu, Bupati Haris juga menandatangani Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
Bupati Haris didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo A’at Kardono, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dr. Hariawan Dwi Tamtomo serta perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo.
Menurut Bupati Haris, persoalan stunting merupakan masalah yang membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Karena itu, setiap Perangkat Daerah harus mengambil peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
“Stunting ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Semua sektor harus bergerak bersama sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang paling penting, program yang dilakukan harus tepat sasaran dan memberikan dampak bagi masyarakat,” katanya.
Ia menilai ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan bentuk intervensi. Data yang akurat akan membantu pemerintah mengidentifikasi keluarga maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan.
“Data harus kita pastikan benar. Jangan sampai program sudah banyak, tetapi tidak tepat sasaran. Kita ingin setiap intervensi yang dilakukan benar-benar menyelesaikan persoalan di lapangan,” tegasnya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo akan terus memperkuat koordinasi antar-Perangkat Daerah. Monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program yang berkaitan dengan pencegahan serta percepatan penurunan stunting juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Bupati Haris menegaskan, penandatanganan komitmen bukan menjadi akhir dari upaya penanganan stunting. Komitmen tersebut harus diterjemahkan dalam langkah nyata yang dapat diukur dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Komitmen ini harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata. Kita tidak hanya berhenti pada rapat atau penandatanganan komitmen, tetapi harus ada hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan akurasi data serta melakukan pemantauan program secara berkelanjutan, Pemkab Probolinggo berupaya agar intervensi penanganan stunting semakin terarah.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat berbagai program yang dijalankan tidak sekadar bertambah dari sisi jumlah, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. (nab/zid)
Baca Juga :
