Pajarakan, Lensaupdate.com - DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna untuk mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jum’at (14/8/2026).
Pidato tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Jakarta. Di Kabupaten Probolinggo, agenda kenegaraan itu diikuti jajaran DPRD dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui siaran virtual di ruang sidang utama DPRD.
Hadir dalam rapat paripurna tersebut Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, para wakil ketua dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta para camat.
Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Agenda kemudian dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI yang dipimpin Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.
Melalui pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan sekaligus sejumlah capaian yang telah diraih. Namun, ia menegaskan pemerintah masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
“Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai atau seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum,” ujarnya.
Menurut Presiden Prabowo, pelaksanaan pemerintahan harus berpedoman pada konstitusi, melindungi kepentingan nasional dan cepat merespons persoalan yang dihadapi masyarakat. Setiap kebijakan juga harus diarahkan untuk kepentingan rakyat serta generasi yang akan datang.
Selama 663 hari pemerintahan, Presiden Prabowo menyebut telah ditetapkan 121 kebijakan transformatif. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat sektor strategis serta meningkatkan kemandirian nasional.
Salah satu capaian yang disampaikan Presiden adalah perkembangan sektor pangan. Pemerintah menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan dalam waktu lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.
Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. “Bangsa yang kuat harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Untuk mendukung sektor pertanian, pemerintah juga melakukan penyederhanaan tata kelola pupuk dengan memangkas 145 aturan. Kebijakan tersebut turut disertai penurunan harga pupuk hingga 20 persen. Reformasi tata kelola tersebut diperlukan agar distribusi pupuk kepada petani semakin cepat dan efisien.
Kemandirian energi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Presiden Prabowo menyampaikan penerapan biodiesel B50 menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. “Sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar sehingga devisa yang dapat dihemat mencapai sekitar Rp170 triliun,” terangnya.
Selain pangan dan energi, pemerintah juga menyoroti perkembangan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 disebut mencapai 5,61 persen, sementara pertumbuhan semester pertama berada pada angka 5,45 persen.
Meski demikian, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinilai berdasarkan besarnya angka investasi. “Pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat,” katanya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memaparkan langkah restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah menemukan ribuan perusahaan yang terdiri atas BUMN beserta anak dan cucu usahanya.
Dari proses penataan tersebut, sebanyak 290 perusahaan telah ditutup. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang dipertahankan tidak lebih dari sekitar 300 perusahaan. Penataan tersebut diperkirakan mampu menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun.
Di bidang pembangunan manusia, pemerintah menempatkan sejumlah program sebagai investasi jangka panjang. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis serta perlindungan sosial.
Program perbaikan sekolah disebut telah menjangkau puluhan ribu satuan pendidikan. Sementara itu, sebanyak 182 Sekolah Rakyat telah dibuka, baik dalam bentuk sekolah permanen maupun rintisan. “Ketidakmampuan tidak boleh menjadi warisan. Kesempatanlah yang harus kita wariskan,” ujarnya.
Presiden Prabowo juga menegaskan pemerintah akan melanjutkan penertiban terhadap aktivitas pertambangan ilegal, kawasan hutan, perkebunan serta perdagangan komoditas strategis.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegasnya.
Presiden Prabowo mengingatkan pemerintah tidak boleh berpuas diri atas berbagai capaian yang telah diperoleh. Masih terdapat persoalan besar yang membutuhkan penyelesaian, antara lain kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, korupsi, kebocoran anggaran, pertambangan ilegal hingga penyelundupan.
Karena itu, pemerintah bersama seluruh elemen bangsa diminta terus memperkuat kerja sama untuk memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Tugas kita bukan sekadar menjaga Republik ini tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan Republik ini hadir untuk menghadirkan keadilan, menghadirkan kemakmuran untuk semua orang,” tambahnya.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan legislatif untuk menyimak arah kebijakan nasional sekaligus melihat peluang sinkronisasi program pusat dengan pembangunan daerah. Dengan berbagai capaian dan tantangan yang disampaikan Presiden Prabowo, pemerintah daerah diharapkan dapat menerjemahkan kebijakan nasional sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Probolinggo. (nab/zid)
Baca Juga :
