Pajarakan, Lensaupdate.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna pada Jum’at (15/8/2025) pagi dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Acara ini merupakan bagian dari Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI.
Rapat digelar secara khidmat di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Probolinggo. Hadir dalam kesempatan ini Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD. Dari eksekutif, hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, unsur Forkopimda serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Pidato Presiden Prabowo Subianto ditayangkan secara virtual melalui tiga layar LCD besar. Presiden dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir dengan setelan jas hitam dan peci hitam menyampaikan berbagai capaian strategis dan rencana besar pemerintahan ke depan.
Kegiatan ini diawali dengan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Kemudian dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR-DPD RI yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, efisien dan berpihak kepada rakyat. Dalam 299 hari pertama pemerintahannya, berbagai terobosan strategis telah dilakukan demi mendorong arah pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu poin utama dalam pidato tersebut adalah keberhasilan transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke dirinya. “Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang mempersatukan, bukan memecah,” ujarnya.
Presiden juga memaparkan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang telah ditempuh pemerintahannya. Salah satu capaian yang cukup menonjol adalah keberhasilan menyelamatkan Rp 300 triliun dari potensi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut dialihkan untuk mendanai program-program produktif yang menyasar kepentingan rakyat. “Kita tidak boleh membiarkan kekayaan negara terus mengalir ke luar negeri. Jika ini dibiarkan, kita bisa menuju negara gagal,” tegasnya.
Meskipun dihadapkan pada tantangan global, Presiden mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif. Pada kuartal kedua tahun 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,12%. Selain itu, realisasi investasi pada semester pertama tahun ini mencapai Rp 942 triliun yang menyerap lebih dari 1,2 juta tenaga kerja baru.
Capaian ini dinilai menjadi sinyal positif bahwa iklim usaha di Indonesia semakin membaik dan mampu mendorong pertumbuhan lapangan kerja yang signifikan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan yang disoroti Presiden. Dalam waktu kurang dari setahun, program ini telah menjangkau 20 juta anak-anak di seluruh Indonesia dan menciptakan sekitar 290 ribu lapangan kerja baru. “Ini bukan sekadar memberi makan, tapi berinvestasi pada masa depan generasi Indonesia,” jelasnya.
Di sisi lain, untuk memperkuat data penerima manfaat program sosial, pemerintah meluncurkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diharapkan mampu memperbaiki akurasi penyaluran bantuan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem.
Presiden Prabowo juga menyampaikan prioritas pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah mengalokasikan 20% APBN untuk sektor pendidikan, menaikkan gaji guru dan mendistribusikan 288 ribu layar pintar ke berbagai pelosok negeri. Di sektor kesehatan, lebih dari 18 juta warga telah mendapat layanan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemeriksaan dini untuk pencegahan penyakit kronis.
Mengutip Pasal 33 UUD 1945, Presiden menegaskan bahwa reformasi ekonomi harus berbasis keadilan sosial. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah pengambilalihan penggilingan beras skala besar oleh negara guna memastikan distribusi pangan tetap stabil dan tidak dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu.
Pemerintah juga berhasil mencapai surplus beras nasional, membuka dua juta hektar sawah baru dan menaikkan harga beli gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
Sebagai penutup, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh program pemerintah adalah untuk membahagiakan rakyat kecil. “Wong cilik iso gemuyu. Itulah tujuan kemerdekaan sesungguhnya,” pungkasnya. (nab/zid)
.jpeg)
