.jpeg)
Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil pemutakhiran tahun 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo. Data tersebut diharapkan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan berbagai program pembangunan dan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran sesuai kondisi masyarakat.
DTSEN hasil pemutakhiran tersebut diserahkan Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti kepada Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris di ruang pertemuan Bupati Probolinggo, Senin (10/8/2026).
Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu dari enam pemerintah daerah yang telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN secara mandiri sejak data tersebut dirilis secara nasional pada 10 Juli 2026.
Penyerahan data tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Ghafur, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Hudan Syarifuddin, Kepala Dinas Sosial Rachmad Hidayanto, Kepala DP3AP2KB A’at Kardono serta Kepala Bapelitbangda Juwono Prasetijo Utomo.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris (Gus Haris) mengapresiasi BPS dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, ketersediaan data yang semakin baik sangat penting untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Atas nama pribadi dan Pemkab Probolinggo, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPS dan 2.967 personel DP3AP2KB yang telah berjuang dalam proses updating data perekonomian masyarakat Kabupaten Probolinggo,” kata Haris.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus terus memperbaiki data secara berkala. Data yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima berbagai program bantuan maupun intervensi pembangunan.
“Kami selalu mewanti-wanti agar terus memperbaiki data, bukan malah memanipulasi data. Dengan adanya DTSEN ini kita berharap ke depan segala program bantuan, baik dari pusat maupun daerah, lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Menurut Gus Haris, pemutakhiran data merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat. Ia menyadari data tidak selalu langsung mencapai tingkat akurasi 100 persen, tetapi pembaruan secara berkala akan membuat data semakin faktual dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Proses pemutakhiran DTSEN di Kabupaten Probolinggo dilakukan bersama BPS sejak Februari hingga Juni 2026. Pemutakhiran tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) tahun 2025 yang mendorong pemerintah kabupaten dan kota melakukan pemutakhiran data secara mandiri.
Sementara Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti menjelaskan, pemutakhiran tahun ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pemutakhiran sebelumnya. Jika sebelumnya pemutakhiran lebih banyak menyasar kelompok masyarakat pada desil 1 sampai 4, kali ini Pemkab Probolinggo melakukan pemutakhiran secara utuh dari desil 1 sampai 10 atau seluruh penduduk.
“Dengan ini tentunya kita telah memperbaiki data. Dengan semakin banyaknya variabel yang didata, tentu ini merupakan progres yang bagus untuk mengarah kepada data yang semakin akurat,” jelas Lilik.
Menurutnya, DTSEN yang diserahkan kepada Pemkab Probolinggo telah mencakup data by name by address. Data tersebut dapat menjadi rujukan bagi organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait hingga pemerintah desa dalam menyusun berbagai program.
Keberadaan data yang terintegrasi diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih tepat. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial dan berbagai intervensi pembangunan dapat diberikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Semua program pembangunan, baik program pengentasan kemiskinan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, harus berdasarkan DTSEN sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan fakta kemiskinan,” pungkasnya.
Pemutakhiran DTSEN tersebut menjadi bagian penting dalam upaya Pemkab Probolinggo memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan. Dengan data yang terus diperbarui dan melibatkan berbagai pihak, pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sekaligus mengurangi risiko salah sasaran dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. (nab/zid)
Baca Juga :
.jpeg)
.jpeg)
