Kraksaan, Lensaupdate.com - Komitmen menjaga status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Kabupaten Probolinggo terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Dua rumah sakit swasta di Kecamatan Kraksaan menunjukkan kepedulian sosial dengan mendaftarkan masyarakat rentan di sekitar lingkungan rumah sakit sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Kolektif.
Dua rumah sakit tersebut adalah RS Graha Sehat yang mendaftarkan 16 Kepala Keluarga (KK) atau 46 jiwa dan RSIA Fatimah yang mendaftarkan 10 KK atau 23 jiwa. Langkah ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap upaya mempertahankan capaian UHC Prioritas di Kabupaten Probolinggo.
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Probolinggo Muh. Farid Zaini mengapresiasi kontribusi kedua rumah sakit swasta tersebut dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat rentan.
“Partisipasi RS Graha Sehat dan RSIA Fatimah ini merupakan contoh nyata sinergi antara fasilitas kesehatan dengan pemerintah dalam menjaga UHC Prioritas di Kabupaten Probolinggo. Dengan mendaftarkan masyarakat rentan di sekitar rumah sakit sebagai peserta JKN segmen PBPU Kolektif, mereka telah membantu memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang berkelanjutan,” katanya.
Berdasarkan data per 1 Mei 2026, Kabupaten Probolinggo telah mencatatkan cakupan kepesertaan JKN sebesar 99,63 persen dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 85,32 persen. Capaian tersebut melampaui target nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang menetapkan cakupan kepesertaan minimal 98,6 persen dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.
Farid berharap langkah yang dilakukan RS Graha Sehat dan RSIA Fatimah dapat menjadi inspirasi bagi fasilitas kesehatan maupun badan usaha lainnya untuk turut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami mengajak seluruh fasilitas kesehatan dan badan usaha di Kabupaten Probolinggo untuk turut berperan aktif menjaga capaian UHC Prioritas dengan menyisihkan sebagian alokasi dana CSR guna mendaftarkan masyarakat rentan di sekitar lingkungan usahanya sebagai peserta JKN. Semakin banyak pihak yang terlibat, maka semakin kuat perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan semakin terjaga pula keberlanjutan program UHC di Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.
Menurut Farid, keberhasilan mempertahankan UHC Prioritas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan fasilitas kesehatan.
“Keberhasilan menjaga UHC bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Kami optimistis dengan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi, Kabupaten Probolinggo dapat terus mempertahankan capaian UHC Prioritas dan memberikan jaminan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (nab/zid)
