Pasuruan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus berupaya meningkatkan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Ugas Irwanto, S.Sos, M.Si pada Jum’at (20/6/2025) menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Probolinggo yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo di Surya Hotel Prigen Pasuruan.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo Nurhadi Wijayanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Hari Kriswanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Juwono Prasetijo Utomo, Plt Asisten Administrasi Umum Hary Tjahjono, sejumlah Kepala OPD terkait dan Ketua TP2D Kabupaten Probolinggo.
Dalam kegiatan ada sejumlah materi yang disampaikan diantaranya monev kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, diskusi/pembahasan teknis pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Probolinggo serta finalisasi hasil diskusi/hasil pembahasan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menyampaikan berdasarkan laporan dari Kepala BPJS Cabang Probolinggo, capaian kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Probolinggo baru mencapai sekitar 21% dari target nasional yang ditetapkan sebesar 33%.
"Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, kami menemukan beberapa data yang tumpang tindih dan perlu dikoreksi. Oleh karena itu, kami berharap capaian kami tidak hanya mencapai 21%, tetapi dapat mendekati angka 33%,” ujarnya.
Menurut Sekda Ugas, angka 21% yang tercatat sebenarnya tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemungkinan besar capaian tersebut lebih mendekati 27%. Namun hal ini masih membutuhkan validasi dan penyempurnaan data.
“Perbaikan dan validasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting agar target 33% dapat tercapai. Kami berharap dalam waktu dekat, melalui sinergi antara pemerintah dan pihak BPJS, pencapaian ini bisa lebih optimal," tambahnya.
Sekda Ugas menegaskan tantangan terbesar dalam meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah memastikan data yang akurat dan valid. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat diharapkan bisa melakukan verifikasi terhadap data yang ada untuk meminimalkan kesalahan dan menghindari tumpang tindih.
“Untuk itu, kami juga akan memaksimalkan potensi di berbagai sektor, seperti pekerja informal dan sektor usaha kecil yang selama ini belum terjangkau oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.
Lebih lanjut Sekda Ugas mengharapkan dengan adanya evaluasi dan kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, target kepesertaan dapat tercapai dengan lebih baik, sehingga lebih banyak tenaga kerja di Kabupaten Probolinggo yang terlindungi oleh jaminan sosial.
“Program ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Dengan tercapainya target kepesertaan, kita dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat pekerja, terutama dalam menghadapi risiko kerja,” pungkasnya. (put/zid)
