.jpeg)
Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memperjelas data sasaran dan cakupan sebelum menetapkan program serta anggaran pembangunan. Langkah tersebut diperlukan agar alokasi anggaran memiliki dasar kebutuhan dan target yang terukur.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin mengatakan penyusunan program tidak cukup hanya mencantumkan besaran anggaran. OPD juga harus mampu menunjukkan jumlah sasaran yang akan dilayani serta cakupan program yang direncanakan.
Penekanan tersebut disampaikan Hudan saat memimpin apel pagi bersama di lingkungan Kantor Bupati Probolinggo, Senin (5/10/2026). “Jangan sampai nanti ada program kegiatan yang tidak berbasis data,” tegasnya.
Menurut Hudan, kebutuhan data tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan, termasuk untuk program yang akan dianggarkan pada 2027. Data dari berbagai sumber pembangunan perlu diintegrasikan agar keputusan mengenai program dan kegiatan tidak dibuat tanpa ukuran yang jelas.
Ia mencontohkan penganggaran bantuan untuk madrasah diniyah (madin). Sebelum menentukan alokasi, OPD perlu mengetahui jumlah keseluruhan madin, jumlah yang menjadi sasaran bantuan serta cakupan program yang akan diberikan.
“Kalau memberikan bantuan ke madin contohnya, ini madin total ada berapa? Yang dikasih bantuan berapa? Cakupannya berapa? Ini harus jelas. Karena pemeriksaan sudah sampai sana,” tuturnya.
Hudan menjelaskan data cakupan tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan porsi anggaran. Dengan demikian, nominal yang dialokasikan memiliki hubungan yang jelas dengan jumlah sasaran dan target program.
“Jadi cakupan setiap urusan yang akan kita programkan ini harus ada. Cakupan-cakupan berdasarkan urusan penganggaran ini wajib ada, sehingga nanti kita mengambil porsi berapa persen dari cakupan itu,” tambahnya.
Selain menjadi dasar penyusunan anggaran, data juga dibutuhkan untuk mengukur hasil pembangunan. Diskominfo akan meminta informasi mengenai kondisi kinerja OPD sebelum dan sesudah pelaksanaan program atau before-after yang berkaitan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo.
Hudan menyebut terdapat 22 program dan 59 subprogram yang perlu dipahami, khususnya oleh pejabat perencanaan dan kepala bidang di masing-masing OPD. Evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat perkembangan pencapaian pembangunan sejak tahun pertama hingga memasuki tahun kedua kepemimpinan kepala daerah.
“Setiap akhir tahun Diskominfo akan meminta sebuah informasi tentang before-after-nya kinerja OPD yang berkaitan dengan target RPJMD Bapak Bupati Probolinggo. Sekarang mulai disiapkan dari pejabat eselon III, perencanaan dan kinerja di OPD masing-masing,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa evaluasi pembangunan tidak berhenti pada pemeriksaan kegiatan yang telah dilaksanakan ataupun anggaran yang sudah terserap. Capaian target dan dampak yang dirasakan masyarakat menjadi bagian penting yang harus dapat dijelaskan melalui data. “Sekarang tahun kedua, bagaimana targetnya, bagaimana hasilnya dan dampaknya ke masyarakat seperti apa. Ini yang paling penting, dampak,” terangnya.
Hudan meminta jajaran OPD mulai menyiapkan data evaluasi kinerja tersebut. Menurutnya, kemampuan menyajikan angka capaian pembangunan menjadi bagian dari tantangan aparatur sipil negara dalam menjalankan mandat pembangunan daerah.
Ia kembali mengingatkan agar tidak ada lagi penganggaran yang tidak disertai data mengenai sasaran dan cakupan program. “Sekali lagi saya ingatkan karena sudah sampai sana pemeriksaannya. Jadi tidak ada lagi penganggaran tanpa berbasis data,” pungkasnya. (nab/zid)
Baca Juga :
.jpeg)
