Kraksaan, Lensaupdate.com - Penempatan 209 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menjadi bagian dari evaluasi organisasi sekaligus penerapan manajemen talenta dalam birokrasi. Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menegaskan, rotasi dan mutasi tidak semata-mata pergantian posisi, melainkan proses pemetaan kompetensi, kinerja dan potensi aparatur.
Penegasan tersebut disampaikan saat melantik dan mengambil sumpah 209 pejabat di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Jumat (20/11/2026). Penataan jabatan itu disebut menggunakan sistem merit berbasis manajemen talenta, termasuk pendekatan nine box talent management.
Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, para asisten, kepala OPD serta camat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Dalam pelantikan tersebut, 209 pejabat yang menerima amanah terdiri atas 12 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II, 51 pejabat Administrator atau eselon III, 36 pejabat Pengawas atau eselon IV, 21 Kepala Puskesmas dan 89 Kepala Sekolah.
Serah terima jabatan secara simbolis dilakukan Sugeng Wiyanto kepada M. Sjaiful Efendi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo. Sementara penandatanganan pakta integritas diwakili Asrul Bustami selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Bupati Haris juga menyematkan tanda jabatan camat kepada Muhammad Abduh Ramin sebagai Camat Tegalsiwalan, Nurhidayatullah sebagai Camat Krejengan dan Bagus Abdul Goffur sebagai Camat Sumber.
Sejumlah pejabat yang menempati posisi baru di antaranya Saniwar sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rachmad Hidayanto sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Abdul Ghafur sebagai Kepala Dinas Sosial, Agus Mukson sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Sugeng Wiyanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Selanjutnya, Hengki Cahjo Saputra sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hari Kriswanto sebagai Kepala BKPSDM, A’at Kardono sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Heri Mulyadi sebagai Kepala DP3AP2KB, Dian Cahyo Prabowo sebagai Kepala Disporapar dan Puja Kurniawan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan.
Untuk posisi camat, Hariyanto menjabat Camat Kraksaan, Bambang Suhermanto sebagai Camat Dringu, Andi Wiroso sebagai Camat Besuk serta Hudan Kurniawan sebagai Camat Sumberasih.
Bupati Haris mengatakan, penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi. Proses tersebut tidak serta-merta menunjukkan pejabat yang berpindah posisi memiliki kinerja buruk ataupun melakukan kesalahan.
“Mutasi dan pergeseran ini sudah melalui sistem merit dengan berbasis manajemen talenta, nine box talent management namanya. Jadi, tidak semua pejabat yang hari ini digeser itu orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Tidak semua yang diganti memiliki kesalahan. Ini bagian dari proses organisasi dan evaluasi,” terangnya.
Menurutnya, evaluasi aparatur merupakan dinamika yang diperlukan untuk memastikan organisasi pemerintahan berjalan efektif serta mampu merespons kebutuhan masyarakat. Penilaian kinerja juga dilakukan secara berkala, termasuk setiap enam bulan.
Ia meminta para pejabat yang memperoleh penugasan baru tidak hanya melihat jabatan sebagai posisi struktural, tetapi sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme dan komitmen pelayanan.
“Yang dilihat orang itu bukan tentang apa jabatan kita, tetapi bagaimana kita menjalankan jabatan tersebut. Itu yang selalu saya tekankan kepada semua teman-teman. Jabatan ini adalah amanah dari masyarakat yang harus kita jaga dan pertanggungjawabkan,” jelasnya.
Bupati Haris juga meminta pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memahami tugas dan fungsi serta membawa pengalaman dari jabatan sebelumnya untuk memperkuat organisasi.
Ia menilai kemampuan kepemimpinan menjadi salah satu kunci keberhasilan seorang pimpinan perangkat daerah. Pengelolaan organisasi dengan banyak anggota membutuhkan kemampuan mendengarkan, memahami persoalan, mengendalikan ego dan mengambil keputusan secara tepat.
“Bagaimana Anda menjalankan leadership menjadi seorang pimpinan dengan OPD yang cukup besar, dengan anak buah yang banyak, tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik kalau tidak punya jiwa leadership yang baik. Ego harus dibatasi, belajar mendengarkan daripada banyak bicara,” tegasnya.
Selain kepemimpinan, keterbukaan informasi menjadi perhatian dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bupati Haris meminta para pimpinan perangkat daerah lebih proaktif menyampaikan program, kegiatan, kebijakan serta perkembangan pekerjaan kepada masyarakat dan media.
“Pejabat harus proaktif terkait informasi yang dibutuhkan teman-teman media. Anda harus siap ditanya, memahami betul apa yang sedang dilakukan, memahami tugas dan fungsi serta apa yang akan dilakukan ke depan. Itu menjadi dasar agar bisa menjawab pertanyaan secara baik,” tuturnya.
Bupati Haris juga mengingatkan agar proses penempatan jabatan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun praktik pungutan. Ia secara tegas melarang adanya permintaan uang yang berkaitan dengan jabatan.
“Tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli sebuah jabatan. Saya titip, tolong jaga amanah ini dengan baik. Kalau masih ada orang yang mencoba mencari keuntungan atau meminta uang terkait jabatan, tolong sampaikan kepada saya. Ini menjadi tanggung jawab yang harus saya pertanggungjawabkan,” tandasnya.
Evaluasi terhadap pejabat, lanjutnya, tetap akan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi, hasil penilaian serta perkembangan kinerja. Rotasi berikutnya dimungkinkan berlangsung dalam skala lebih kecil melalui tahapan dan pembinaan sesuai ketentuan.
“Fokus saja bekerja. Di tempat baru ada pengalaman yang bisa ditularkan, ada kesempatan untuk membuat kepemimpinan lebih fresh. Semoga teman-teman semuanya bisa bekerja dengan baik, menjaga amanah dan menjadikan kerja kita bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (nab/zid)
.jpeg)