Kraksaan, Lensaupdate.com – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Probolinggo tidak hanya menjadi momentum mengenang nilai dasar negara. Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menempatkan pengamalan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan, menyelesaikan persoalan, hingga mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Haris saat memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 di halaman Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (1/10/2026). Upacara mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” dan diikuti karyawan serta karyawati di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Bagi Bupati Haris, pengamalan Pancasila justru diuji dalam persoalan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus terlihat dalam cara aparatur menjalankan amanah dan menyelesaikan perbedaan.
“Pancasila itu sekali lagi bukan hanya kata-kata, tetapi sebuah amanah yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bekerja, dalam beramanah, di dalam menyelesaikan kesalahpahaman, di dalam apapun, Pancasila itu akan sakti jika kita amalkan, bukan kita hafalkan,” katanya.
Ia menekankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan perlu menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan.
“Segala sesuatunya memang harus diselesaikan secara bermusyawarah, dengan konsep persatuan sebagai keutamaan dan melihat keagamaan, ketuhanan dan kemanusiaan sebagai toleransi atas kehidupan kita sehari-hari,” jelasnya.
Pesan tersebut kemudian dikaitkan dengan sejumlah persoalan konkret yang dihadapi pemerintah daerah. Salah satunya penataan tenaga pendidik.
Dalam upacara itu, Bupati Haris menyerahkan secara simbolis SK Mutasi Guru kepada lima orang guru dari total 189 guru serta SK PPPK Paruh Waktu kepada 10 orang dari total 2.725 penerima.
Menurut Bupati Haris, penataan guru diupayakan agar kondisi kerja lebih layak, termasuk mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal dengan lokasi mengajar. Namun, kebijakan tersebut tetap harus memperhatikan kebutuhan sekolah, terutama di wilayah pelosok.
“Pemerintah daerah berupaya menciptakan kondisi kerja yang lebih layak, termasuk menata penempatan guru agar jarak antara tempat tinggal dan lokasi kerja lebih manusiawi,” lanjutnya.
Ia mengakui penataan tidak dapat hanya mempertimbangkan kenyamanan lokasi kerja karena keberadaan guru di daerah terpencil juga berkaitan langsung dengan hak anak memperoleh pendidikan.
“Saya ingin sekali bahwa tempat kerja panjenengan itu tidak jauh dari rumah. Tetapi ternyata memang ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Jika di pelosok kemudian tidak ada guru yang mau mengajar ke sana, lalu siapa yang akan mendidik anak-anak kita yang ada di sana,” terangnya.
Karena itu, penataan tenaga pendidik diarahkan untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan sekolah dan kondisi guru.
“Kita mencoba menata sebaik mungkin. Insya Allah ke depan kita upayakan bahwa pekerjaan ini akan jauh lebih mudah dengan jarak yang jauh lebih manusiawi,” tuturnya.
Bupati Haris juga menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Jalan, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan mobilitas kendaraan, tetapi berpengaruh terhadap pertanian, pekerjaan, transportasi dan pariwisata.
“Pada saat kita membangun infrastruktur dengan baik, ada multiplier effect yang kadang tidak dihitung. Kalau kondisi jalan itu hancur, maka sebagus apapun ketahanan pangan kita, jalan menuju tempat ketahanan pangan kita tidak baik, maka kosnya juga akan besar,” ungkapnya.
Ia mencontohkan jalan yang lebih baik dapat membantu masyarakat menghemat bahan bakar dan mengurangi risiko kerusakan kendaraan. Infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam mendukung akses menuju destinasi wisata.
“Bensin jadi ngirit, jalan lebih enak, motor tidak gampang rusak dan banyak hal lain. Ini adalah multiplier effect. Destinasi wisata juga tidak ada yang datang kalau jalan-jalan hancur,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, Bupati Haris menyoroti perlindungan perempuan dan anak, termasuk persoalan perkawinan dini. Ia menyebut pemerintah daerah tengah membahas konsep regulasi yang salah satunya berasal dari usulan Forum Anak Kabupaten Probolinggo.
“Pernikahan dini ini sulit karena ini jadi budaya di pelosok-pelosok kita. Tetapi nanti akan ada satu konsep, usulan dari Forum Anak Kabupaten Probolinggo. Mereka yang mengusulkan, kemudian kita akan membuat regulasi,” urainya.
Perlindungan juga diarahkan pada perempuan dan anak dalam persoalan perceraian. Bupati Haris menyoroti kondisi ketika kewajiban terhadap mantan istri dan anak tidak dipenuhi setelah perceraian.
“Perlindungan perempuan dan anak juga begitu. Jadi agar laki-laki tidak mudah menceraikan istrinya. Kalau kemudian ada kasus perceraian yang suami menceraikan istrinya, kemudian mereka menelantarkan mantan istri dan anak-anaknya, tidak dinafkahi, itu akan ada punishmentnya,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Bupati Haris kembali mengingatkan aparatur mengenai tanggung jawab di balik fasilitas dan seragam yang digunakan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Tidak ada yang bisa kita banggakan selain hikmah kita selama kita memakai seragam, pakaian yang kita pakai, fasilitas yang kita pakai, kita bisa menggunakan dengan baik dan benar dengan pengabdian baik dan benar,” pungkasnya.
Pesan tersebut menempatkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sebagai agenda tahunan, tetapi sebagai pengingat bahwa nilai Pancasila perlu diterjemahkan ke dalam keputusan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat. (nab/zid)
Baca Juga :
