.jpeg)
Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menegaskan transformasi pemerintahan digital tidak boleh berhenti pada banyaknya aplikasi maupun capaian angka indeks. Digitalisasi harus mengubah cara kerja pemerintahan agar lebih terintegrasi, berbasis data, efektif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto saat mengikuti wawancara evaluasi kinerja pemerintahan digital tahun 2026 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PANRB RI) secara virtual, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan Jabung 3 Kantor Bupati Probolinggo. Penilaian dipimpin Asesor Eksternal Kementerian PANRB RI Muhammad Arif Fadhly Ridha.
Sekda Ugas mengatakan, evaluasi tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai proses untuk mendapatkan nilai atau indeks. Menurutnya, penilaian menjadi instrumen untuk melihat sejauh mana transformasi digital pemerintahan telah berjalan sekaligus menemukan aspek yang masih perlu diperbaiki.
“Kami tidak ingin Pemerintah Digital berhenti pada aplikasi dan angka indeks. Yang ingin kami bangun adalah perubahan cara kerja pemerintahan: data terintegrasi, proses pemerintahan semakin efektif, layanan semakin mudah diakses dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, Pemkab Probolinggo berkomitmen menjadikan Pemerintah Digital sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan. Karena itu, digitalisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah.
Sejumlah aspek menjadi fokus transformasi, mulai dari penguatan tata kelola Pemerintah Digital, integrasi dan kualitas data, integrasi aplikasi dan layanan, penguatan infrastruktur serta keamanan, peningkatan kompetensi ASN hingga pengembangan layanan digital yang berorientasi kepada masyarakat.
“Prinsipnya, bukan semakin banyak aplikasi, tetapi semakin terintegrasi dan semakin bermanfaat,” ujarnya.
Sekda Ugas juga mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan penyempurnaan. Di antaranya infrastruktur, dukungan pengguna, pengelolaan kepuasan pengguna layanan digital, tata kelola data, statistik, informasi geospasial hingga interoperabilitas data.
Karena itu, hasil evaluasi akan digunakan sebagai cermin untuk memetakan kekuatan sekaligus kesenjangan dalam penerapan pemerintahan digital di Kabupaten Probolinggo.
Pemkab Probolinggo juga menekankan agar pemenuhan indikator evaluasi tidak berhenti pada kelengkapan dokumen atau bukti dukung. Setiap bukti harus menggambarkan implementasi yang benar-benar berjalan, digunakan, terintegrasi dan memberikan manfaat.
Setelah penilaian, hasilnya akan menjadi dasar penyusunan peta jalan perbaikan Pemerintah Digital Kabupaten Probolinggo. Setiap indikator nantinya diarahkan menjadi rencana yang lebih konkret, mulai dari aspek yang harus diperbaiki, penanggung jawab, target, bukti pelaksanaan hingga mekanisme pemantauan.
Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Daerah akan mengoordinasikan lintas perangkat daerah. Para Asisten Sekretaris Daerah memastikan implementasi pada bidang masing-masing, sementara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berperan sebagai pengampu, arsitek, integrator dan fasilitator. Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi pemilik proses bisnis, data dan layanan.
Sekda Ugas berharap Tim Penilai memberikan masukan, koreksi dan rekomendasi yang konstruktif bagi Kabupaten Probolinggo. Baginya, penilaian tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.
“Target akhirnya bukan sekadar meningkatnya indeks Pemerintah Digital, tetapi terwujudnya pemerintahan yang lebih terintegrasi, berbasis data, aman, efektif dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” tegasnya.
Turut mendampingi Sekda Ugas, Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Probolinggo Sholihin Hamid, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Probolinggo Moh. Syarifuddin serta perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (nab/zid)
Baca Juga :
