Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkuat komitmen dalam menghadapi transformasi digital pemerintahan guna mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, transparan dan akuntabel.
Ajakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin saat memimpin apel pagi bersama di lingkungan Kantor Bupati Probolinggo, Senin (15/6/2026).
Dalam arahannya, Hudan menegaskan transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diikuti oleh seluruh ASN di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
“Transformasi digital tidak bisa dipungkiri dan harus dijalankan oleh seluruh ASN. Tidak ada lagi alasan karena faktor usia atau keterbatasan kemampuan teknologi. Mau tidak mau, kita harus ikut bertransformasi agar tidak tertinggal dan mampu menjawab tuntutan masyarakat serta mendukung program nasional maupun daerah,” katanya.
Menurut Hudan, keberhasilan transformasi digital harus diawali dengan perubahan pola pikir atau mindset ASN. Seluruh pegawai dituntut memiliki sikap terbuka terhadap perubahan, terus belajar dan meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi di setiap bidang pekerjaan.
“Yang pertama harus disiapkan adalah pola pikir. ASN harus siap menerima perubahan dan belajar hal-hal baru. Transformasi digital telah terbukti meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, mulai dari kepegawaian, keuangan hingga pelaporan yang kini semakin cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Selain perubahan pola pikir, Hudan juga menekankan pentingnya pengelolaan data sebagai aset strategis pemerintah daerah. Menurutnya, data memiliki peran vital dalam proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan hingga evaluasi program pemerintah.
“Data adalah aset yang sangat berharga. Jika data hilang, maka kita kehilangan dasar dalam menyusun kebijakan dan perencanaan. Karena itu setiap OPD harus menjaga, menyimpan dan mendokumentasikan data dengan baik serta memastikan adanya serah terima data ketika terjadi pergantian pejabat atau pegawai,” tegasnya.
Hudan mengungkapkan transformasi digital yang tengah dijalankan Pemkab Probolinggo juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik yang terintegrasi. Ke depan, berbagai layanan pemerintah daerah akan dihimpun dalam satu platform digital sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan hanya melalui satu aplikasi.
“Kita sedang menuju integrasi pelayanan digital. Nantinya masyarakat cukup menggunakan satu aplikasi untuk memperoleh berbagai layanan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Penyatuan aplikasi, data dan layanan ini merupakan bagian penting dari digitalisasi pemerintahan yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan,” ujarnya.
Lebih lanjut Hudan menjelaskan seluruh proses digitalisasi tersebut nantinya akan terintegrasi dengan Command Center Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Integrasi ini diharapkan mampu mendukung pimpinan daerah dalam melakukan pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data secara real time.
“Melalui integrasi data, aplikasi dan sistem pemantauan yang terhubung dengan Command Center, kita ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (nab/zid)
.jpeg)
