Dringu, Lensaupdate.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menegaskan pentingnya penguatan akuntabilitas kinerja sebagai fondasi utama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan berorientasi pada hasil.
Hal tersebut disampaikan saat menutup pelatihan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo di Gedung Diklat BKPSDM Kabupaten Probolinggo Kecamatan Dringu, Rabu (10/6/2026).
Pelatihan yang berlangsung sejak 3 hingga 10 Juni 2026 tersebut diikuti 30 peserta dari Inspektorat, Bapelitbangda, BKPSDM dan Bagian Organisasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP secara optimal.
Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI serta BPKP Perwakilan Jawa Timur yang terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
“Akuntabilitas bukan lagi sekadar imbauan, melainkan sebuah kewajiban mutlak konstitusi. Secara regulasi, landasan kita sudah sangat jelas yaitu PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Diklat ini adalah langkah nyata dari Nota Kesepahaman yang telah kita sepakati bersama BPKP Jawa Timur,” katanya.
Menurut Sekda Ugas, penerapan SAKIP yang baik akan membantu setiap perangkat daerah menyusun perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja secara lebih terarah sehingga mampu menghasilkan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“SAKIP bukan hanya soal administrasi atau pemenuhan dokumen. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh perangkat daerah mampu merencanakan program dengan baik, mengukur hasilnya secara tepat dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat,” jelasnya.
Sekda Ugas berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan BPKP terus diperkuat guna memastikan implementasi SAKIP berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
“BPKP telah hadir sebagai trusted advisor untuk mengawal kita agar tidak salah arah dalam mengimplementasikan komponen SAKIP, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja hingga evaluasi internal. Karena itu, kolaborasi ini harus terus kita jaga dan tingkatkan,” tegasnya.
Melalui pelatihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap kompetensi aparatur dalam mengelola sistem akuntabilitas kinerja semakin meningkat sehingga mampu mendorong terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (mel/fas)
.jpeg)
