Pajarakan, Lensaupdate.com - Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo menyampaikan berbagai catatan, masukan dan apresiasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (17/6/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian Nota Penjelasan Bupati Probolinggo mengenai Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun 2025.
Hadir dalam rapat tersebut pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo serta unsur Forkopimda Kabupaten Probolinggo.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah melakukan penataan dan penertiban jaringan kabel internet yang dinilai semakin semrawut hingga menjangkau wilayah desa dan kelurahan. Keberadaan kabel yang menumpuk pada satu tiang dinilai mengganggu estetika lingkungan dan tata ruang wilayah.
Sementara Fraksi PKB menyoroti kenaikan belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2025. Fraksi ini meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut, termasuk kemungkinan adanya kondisi darurat atau pengeluaran yang seharusnya masuk dalam pos anggaran lain.
Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi atas capaian pendapatan daerah yang melampaui target dengan realisasi sebesar Rp2,51 triliun atau 102,87 persen. Namun demikian, fraksi ini mengingatkan bahwa keberhasilan pendapatan harus diimbangi dengan kualitas belanja yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi NasDem menilai kinerja fiskal daerah secara umum cukup positif dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,51 triliun dan menghasilkan surplus anggaran. Meski demikian, Fraksi NasDem mempertanyakan masih adanya anggaran yang tidak terserap sebesar Rp120,98 miliar dari total pagu belanja setelah perubahan.
Perhatian terhadap sektor ketahanan pangan disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi ini mengapresiasi realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan yang mencapai 91,58 persen, namun mempertanyakan rendahnya serapan pada program penyusunan target konsumsi pangan dan pengawasan keamanan pangan segar yang dinilai penting bagi pemenuhan gizi masyarakat.
Sementara Fraksi PPP meminta penjelasan lebih rinci mengenai sumber-sumber pendapatan yang menyebabkan realisasi pendapatan daerah melampaui target hingga lebih dari Rp69 miliar. Fraksi ini juga meminta pemerintah daerah menjelaskan komponen pendapatan yang paling berkontribusi terhadap capaian tersebut.
Berbagai pertanyaan, masukan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD tersebut akan ditindaklanjuti melalui agenda rapat paripurna berikutnya, yakni penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025. (nab/zid)
.jpeg)
