Probolinggo, Lensaupdate.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo mulai mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2029 sejak dini melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo, Senin (15/6/2026).
Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi momentum istimewa karena Kota Probolinggo tercatat sebagai daerah pertama di Jawa Timur yang menginisiasi kerja sama lebih awal sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergi antar lembaga dalam menyongsong pesta demokrasi tahun 2029.
Kepala Bakesbangpol Kota Probolinggo Sonhadji mengatakan kerja sama tersebut menjadi landasan hukum sekaligus operasional dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2029 secara lebih terencana dan berkualitas.
“Melalui kerja sama ini, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan penuh mulai dari aspek pendanaan, penyediaan fasilitas hingga integrasi program guna menyukseskan seluruh tahapan pemilu mendatang,” katanya.
Menurut Sonhadji, fokus utama kemitraan tersebut adalah memperkuat sinergi antarinstansi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan dimulainya kesepakatan ini, Kota Probolinggo berupaya membangun pondasi demokrasi yang kokoh melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan.
Sementara Ketua KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal menjelaskan pihaknya saat ini tengah menelaah berbagai rencana pembaruan sistem pemilu nasional, termasuk skema pemisahan jadwal pemilihan tingkat nasional dan daerah sesuai perkembangan regulasi terbaru.
Radfan juga menegaskan pentingnya pemenuhan kuota keterwakilan perempuan oleh partai politik sesuai amanat konstitusi serta kesiapan KPU menghadapi revisi Undang-Undang Pemilu dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah pusat guna memastikan kepastian hukum.
Selain itu, sinergi dengan Pemkot Probolinggo akan diarahkan pada peningkatan literasi demokrasi, partisipasi pemilih yang lebih substansial, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas serta pendidikan pemilih bagi generasi muda.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Probolinggo atas dukungan sarana dan prasarana yang selama ini diberikan. Ke depan, kami berharap status gedung kantor yang saat ini digunakan dapat dihibahkan menjadi aset resmi KPU agar operasional kelembagaan semakin optimal dalam menghadapi tahapan Pemilu 2029,” ujarnya.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu. Menurutnya, komunikasi yang baik antarinstansi menjadi kunci agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
“Pemkot Probolinggo siap memberikan dukungan penuh demi terselenggaranya Pemilu 2029 yang aman, tertib dan berkualitas. Sinergi yang kuat antarpemerintah harus terus dibangun untuk menjaga stabilitas politik serta menjamin kelancaran transisi kepemimpinan di masa mendatang,” tegasnya.
Aminuddin juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian berbagai kendala administratif, termasuk persoalan lahan dan regulasi yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan. Seluruh perangkat daerah hingga tingkat kelurahan diminta berperan aktif dalam sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik dan penguatan demokrasi.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, Pemerintah Kota Probolinggo dan KPU Kota Probolinggo menunjukkan komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemilu yang lebih matang, terencana dan berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi di daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri kepala perangkat daerah terkait, para camat, jajaran KPU Kota Probolinggo serta sejumlah undangan lainnya. (mel/fas)
.jpeg)
