Dringu, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai sektor.
Salah satu upaya strategis yang dilakukan dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) Tim Driver Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Senin (22/9/2025).
Rakor tersebut dilaksanakan di ruang pertemuan Kantor DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo, sebagai bagian dari persiapan menghadapi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2024. Sebuah penghargaan dari pemerintah pusat atas komitmen dan keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG).
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rigustina mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mematangkan berbagai dokumen penting yang akan menjadi bahan penilaian dalam evaluasi mandiri PUG yang akan digelar antara September hingga Oktober 2025.
“Rakor ini merupakan langkah awal untuk menyiapkan segala dokumen yang akan diunggah dalam sistem evaluasi. Kami juga ingin mengetahui kekurangan dari evaluasi sebelumnya, sehingga tahun ini hasilnya lebih baik,"” ujarnya.
Tina menambahkan, target utama yang ingin dicapai adalah naiknya status dari kategori Pratama menjadi Madya dalam ajang APE. “Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan responsif gender di wilayah Kabupaten Probolinggo,” lanjutnya.
Dalam pelaksanaan evaluasi PUG terang Tina, ada beberapa aspek utama yang akan menjadi fokus penilaian. Di antaranya adalah landasan hukum, kapasitas SDM, struktur kelembagaan serta pengelolaan data terpilah. Penilaian juga mencakup siklus perencanaan hingga pelaporan yang responsif terhadap isu gender.
Pelembagaan PUG juga menuntut adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah. Ketersediaan SDM yang kompeten, termasuk pejabat daerah, pengawas internal pemerintah, aparat penegak hukum, fasilitator serta keberadaan kelompok kerja (Pokja PUG) dan focal point di masing-masing OPD menjadi indikator penting.
“Salah satu tantangan yang dihadapi adalah sistem pengumpulan dan publikasi data terpilah berdasarkan gender yang masih perlu diperkuat agar perencanaan pembangunan menjadi lebih akurat dan inklusif,” terangnya.
Rakor ini sekaligus menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi internal untuk menyiapkan diri menghadapi penilaian nasional. Dengan perencanaan yang matang, Tina berharap implementasi PUG ke depan tidak hanya sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap pembangunan yang adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Ini bukan sekadar mengejar penghargaan, tapi komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan inklusif,” pungkasnya. (mel/fas)
