Pajarakan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo resmi menerima rekomendasi dari DPRD Kabupaten Probolinggo atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar Senin (5/5/2025) pagi. Agenda ini merupakan puncak dari proses evaluasi tahunan terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Probolinggo.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupate Probolinggo M. Zubaidi ini dihadiri Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari jajaran eksekutif hadir Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris bersama sejumlah kepala perangkat daerah dan perwakilan Forkopimda.
Rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) yang secara teliti mencermati isi LKPj Bupati. Mereka membandingkan capaian dengan rencana kerja serta menyoroti berbagai catatan penting yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan selama 2024.
Dalam sambutannya, Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris mengucapkan terima kasih atas partisipasi DPRD dan seluruh stakeholder yang telah memberikan kontribusi dalam proses pembangunan.
“Rekomendasi ini adalah bentuk kontrol dan aspirasi masyarakat. Kami menyambut baik seluruh catatan dan masukan dari DPRD sebagai bahan introspeksi dan perbaikan pelayanan publik ke depan,” kata Haris.
Bupati Haris menambahkan, selama tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Probolinggo berhasil mencetak sejumlah prestasi yang diakui secara nasional. “Namun masih ada berbagai hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam menjawab ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan pemerintah,” jelasnya.
Tak hanya memuat apresiasi, dokumen rekomendasi DPRD juga mengandung kritik dan koreksi yang akan dijadikan acuan oleh Pemkab dalam menyusun kebijakan tahun mendatang. “Kami tidak menutup mata terhadap kekurangan yang ada. Justru kami menjadikan kritik ini sebagai bahan evaluasi dan komitmen untuk melangkah lebih baik,” ujarnya.
Bupati Haris menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan selama ini tidak lepas dari kerja sama lintas sektor, baik eksekutif, legislatif hingga peran aktif masyarakat dan swasta. “Rekomendasi DPRD menjadi penegas bahwa pemerintahan daerah harus terus berbenah. Evaluasi ini sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan ke depan agar arah kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Dengan selesainya pembahasan LKPj 2024, kini Pemkab Probolinggo bersiap mengimplementasikan perbaikan yang disarankan dalam dokumen tersebut. Harapannya sinergi dan kolaborasi yang selama ini terbangun dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan berpihak kepada rakyat. “Mari kita jaga marwah pemerintahan ini bersama-sama demi masa depan Kabupaten Probolinggo yang lebih cerah,” pungkasnya. (nab/zid)
