.jpeg)
Pajarakan, Lensaupdate.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menegaskan sejumlah arah kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menjawab berbagai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo dalam rapat paripurna, Rabu (2/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Didik Humaidi. Dari jajaran eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah serta perwakilan Forkopimda.
Dalam jawaban pemerintah, sejumlah isu menjadi perhatian utama. Di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Belanja Tidak Terduga (BTT) hingga keberlanjutan pengembangan sektor pariwisata.
Menanggapi PU Fraksi Partai Golkar, pemerintah menjelaskan bahwa peningkatan PAD akan ditempuh melalui berbagai langkah. Salah satunya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi yang lebih luas, peningkatan kualitas pelayanan serta pemutakhiran data wajib pajak. Pemkab juga akan memperkuat sistem pembayaran pajak secara digital melalui layanan mobile banking dan internet banking.
Selain penerimaan pajak, pemerintah akan mendorong peningkatan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD lainnya.
Sementara dalam menjawab PU Fraksi PKB, Pemkab Probolinggo menempatkan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas infrastruktur sebagai bagian penting dari kebijakan P-APBD 2026.
Tambahan anggaran akan diarahkan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan jalan maupun jembatan. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah program sosial, antara lain insentif bagi guru sekolah swasta, rintisan beasiswa, pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta pasar murah.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan pemerintah daerah.
Menjawab PU Fraksi Gerindra, pemerintah menyebut pembangunan infrastruktur tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi fisik, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur diprioritaskan pada wilayah sentra produksi pertanian, jalur distribusi hasil pertanian, kawasan ekonomi masyarakat dan daerah yang membutuhkan infrastruktur dasar.
Penentuan lokasi pembangunan dilakukan melalui sinkronisasi antar perangkat daerah dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, pemerataan, skala prioritas serta kualitas pekerjaan.
Terkait sorotan PU Fraksi NasDem mengenai SILPA, pemerintah menjelaskan bahwa besarnya SILPA dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya pelampauan pendapatan, sisa kontrak pengadaan barang dan jasa, efisiensi belanja serta adanya program yang pelaksanaannya mengalami penundaan.
Pemkab berkomitmen melakukan evaluasi terhadap penatausahaan dan pelaksanaan belanja agar pengelolaan anggaran pada periode berikutnya semakin optimal dan SILPA dapat ditekan.
Sementara menjawab PU Fraksi PDI Perjuangan mengenai BTT, pemerintah menyampaikan bahwa realisasi hingga 27 Agustus 2026 mencapai Rp10.412.689.603,75 atau sekitar 94,66 persen.
Tambahan kebutuhan BTT disiapkan untuk mengantisipasi kondisi darurat maupun kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Perhitungan tersebut juga memperhatikan kebutuhan pengembalian kelebihan penerimaan tahun sebelumnya serta pengembalian SILPA yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan provinsi.
Pada sektor pariwisata, Pemkab Probolinggo memberikan penjelasan kepada PU Fraksi PPP mengenai keberlanjutan program Seven Lakes. Pemerintah menegaskan pengembangan kawasan tujuh danau tidak berhenti pada penyelenggaraan event, tetapi diarahkan menjadi bagian dari ekosistem pariwisata berkelanjutan melalui konsep 3B, yakni Bromo, Bentar dan Bermi.
Setelah event berlangsung, pengembangan akan dilanjutkan melalui peningkatan atraksi, aksesibilitas, amenitas dan promosi. Pengelolaan destinasi juga akan diperkuat melalui keterlibatan pemerintah desa, BUMDes dan kelompok sadar wisata.
Pemkab turut menyiapkan travel pattern 3B Bermi sebagai acuan bagi biro perjalanan dalam menyusun paket wisata yang menghubungkan sejumlah destinasi. Strategi tersebut diharapkan mampu memperpanjang pilihan perjalanan wisatawan sekaligus mendorong pemerataan kunjungan.
Pemerintah menyadari pengembangan pariwisata membutuhkan dukungan berkelanjutan. Dengan keterbatasan fiskal daerah, kolaborasi dengan masyarakat, pelaku usaha, biro perjalanan dan media dinilai menjadi bagian penting dalam memperluas dampak sektor pariwisata.
Hasil pelaksanaan Seven Lakes juga akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan dan pengembangan event wisata berikutnya, termasuk Seven Beach.
Melalui jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tersebut, Pemkab Probolinggo menegaskan bahwa P-APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, menangani persoalan sosial serta membuka ruang pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah. (nab/zid)
Baca Juga :
.jpeg)
.jpeg)
