Kraksaan, Lensaupdate.com - Perbedaan data stunting dan anak tidak sekolah menjadi perhatian Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris. Ia meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menentukan program sebelum memastikan data yang digunakan memiliki sumber dan dasar penghitungan yang jelas.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Haris saat mengikuti paparan Kecamatan SAE Award 2026 Kabupaten Probolinggo di ruang pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Senin (14/9/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Menurut Bupati Haris, kesesuaian data menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan. Data dari satu sumber yang berbeda dengan sumber lainnya harus ditelusuri dan diselaraskan sebelum dijadikan pijakan program.
Ia meminta informasi mengenai sumber data, tahun pengambilan hingga dasar penghitungan diperjelas.
“Saya meminta sumber data, tahun pengambilan serta dasar penghitungan diperjelas sebelum digunakan sebagai pijakan program pemerintah,” terangnya.
Bupati Haris mencontohkan persoalan perbedaan angka yang muncul dalam data anak tidak sekolah dan stunting. Menurutnya, perbedaan tersebut tidak cukup hanya dicatat, tetapi harus dicari penyebabnya agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi masyarakat.
“Ini kesempatan untuk menyelaraskan data antara data kecamatan dengan data penelitian pendidikan. Data yang berbeda-beda ini harus diproses dan disesuaikan,” pintanya.
Bagi Bupati Haris, ketepatan data memiliki hubungan langsung dengan efektivitas program. Jika persoalan yang dihadapi masyarakat dibaca dengan data yang berbeda-beda, intervensi yang dilakukan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.
Karena itu, ia meminta persoalan stunting tidak berhenti pada pengumpulan angka. Pemerintah perlu melanjutkannya dengan kajian untuk mengetahui penyebab dan menentukan langkah penanganan yang lebih sesuai.
“Coba dibuatkan kajiannya. Itu kan tidak bisa hanya kita mencari data. Tapi kajiannya untuk menyelesaikan persoalannya,” jelasnya.
Bupati Haris juga menekankan bahwa persoalan stunting memiliki karakteristik yang perlu dipahami berdasarkan kondisi masyarakat. Karena itu, pendekatan penanganannya tidak bisa hanya berorientasi pada capaian angka statistik.
Ia mencontohkan kondisi ibu yang bekerja di ladang sebagai salah satu aspek yang perlu dipahami ketika pemerintah melakukan kajian.
“Tidak bisa hanya mencari data. Kita harus mengkaji bagaimana menyelesaikan persoalannya. Saya pikir di daerah lain juga sama, orang-orang yang ke ladang itu ibu-ibunya juga bekerja. Tetapi pendekatannya harus dikaji,” lanjutnya.
Selain persoalan data, Bupati Haris mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak menjadikan banyaknya rapat sebagai ukuran keberhasilan kerja. Menurutnya, ukuran kinerja pemerintah yang lebih penting adalah sejauh mana persoalan masyarakat dapat diselesaikan.
“Saya sebenarnya tidak ingin terlalu banyak rapat-rapat. Tetapi persoalan selesai itu yang paling penting. Itu yang menjadi acuan kinerja,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur agar tidak menunda pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Menurutnya, kebiasaan menunda pekerjaan merupakan salah satu bentuk melemahnya amanah dalam menjalankan tugas.
“Korupsi itu tidak hanya tentang materi atau duit saja. Satu hal kecil saja, menunda pekerjaan, itu adalah potensi yang membuat kita melemahkan amanah kita. Jadi ada hal-hal yang jika kemudian bisa dikerjakan, segera saja dikerjakan,” tegasnya.
Dengan penekanan tersebut, Bupati Haris mendorong agar penyusunan program pemerintah di Kabupaten Probolinggo semakin berbasis data yang selaras sekaligus kajian mengenai akar persoalan. Dengan begitu, intervensi yang dilakukan tidak sekadar mengejar angka, tetapi diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. (nab/zid)
Baca Juga :
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
