.jpeg)
Pajarakan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama DPRD Kabupaten Probolinggo mulai membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (KUA-PPAS P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Pembahasan ini menjadi penting karena rancangan perubahan anggaran menunjukkan adanya penyesuaian pendapatan dan belanja daerah di tengah dinamika kondisi fiskal pemerintah daerah.
Pembahasan diawali melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (12/8/2026). Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ menyampaikan Nota Penjelasan Bupati Probolinggo mengenai rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Didik Humaidi dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, unsur Forkopimda serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo diproyeksikan sebesar Rp2.347.459.021.570,01. Angka tersebut mengalami penurunan Rp142.999.268.357,99 atau sekitar 5,74 persen dibandingkan alokasi sebelumnya sebesar Rp2.490.458.289.928.
Penurunan tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan perubahan anggaran. Pemkab Probolinggo menyesuaikan target pendapatan dengan perkembangan kondisi fiskal serta potensi penerimaan daerah hingga akhir tahun anggaran 2026.
Meski target pendapatan mengalami penurunan, pemerintah daerah tetap menyiapkan strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pembaruan basis data serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan.
Dari sisi belanja, rancangan P-APBD 2026 memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp2.538.473.569.422,43. Nilai tersebut turun Rp3.984.720.505,57 atau sekitar 0,16 persen dibandingkan alokasi sebelumnya sebesar Rp2.542.458.289.928.
Penyesuaian belanja tersebut menjadi bagian dari langkah efisiensi pemerintah daerah. Namun, efisiensi anggaran diarahkan agar tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat target pembangunan yang telah ditetapkan.
Prioritas belanja tetap diarahkan pada sejumlah sektor strategis, antara lain pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, sisi pembiayaan juga mengalami perubahan cukup signifikan. Berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025, nilai pembiayaan dalam rancangan P-APBD 2026 mencapai Rp191.014.547.852,42.
Angka tersebut meningkat dibandingkan alokasi pembiayaan sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp52 miliar.
Dengan pendapatan daerah sebesar Rp2,347 triliun dan belanja mencapai sekitar Rp2,538 triliun, rancangan perubahan APBD 2026 menunjukkan defisit sekitar Rp191,014 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah sehingga struktur anggaran tetap berada dalam posisi berimbang.
Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD selanjutnya akan menjadi ruang bagi DPRD Kabupaten Probolinggo untuk memberikan masukan, koreksi dan rekomendasi terhadap rancangan kebijakan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Pemkab Probolinggo berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis terhadap kondisi fiskal sekaligus tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Penyesuaian anggaran tersebut pada akhirnya diharapkan tidak hanya menjadi langkah administratif dalam perubahan APBD, tetapi juga memastikan setiap belanja pemerintah memberikan manfaat nyata. Dengan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang lebih terukur, pemerintah daerah menargetkan pembangunan tetap berjalan serta pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga hingga akhir tahun anggaran 2026. (nab/zid)
Baca Juga :
