.jpeg)
Kraksaan, Lensaupdate.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo memperkuat kapasitas tenaga kesehatan di puskesmas agar lebih siap menghadapi kehamilan berisiko dan komplikasi persalinan. Penguatan dilakukan melalui pendampingan tim ahli atau On the Job Training (OJT), Selasa (11/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi tindak lanjut rekomendasi Audit Maternal Perinatal Surveillance and Response (AMPSR) yang dilakukan Tim Pengkaji Kabupaten Probolinggo. Fokus pendampingan diarahkan pada kemampuan tenaga kesehatan dalam mengenali faktor risiko dan melakukan penanganan awal terhadap kasus kehamilan yang berpotensi mengalami komplikasi.
Sejumlah kondisi menjadi perhatian dalam pendampingan, terutama perdarahan dan preeklamsia. Kedua kondisi tersebut membutuhkan kemampuan deteksi dini serta pengambilan keputusan yang cepat agar pasien memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.
Untuk memperkuat proses pembelajaran, Dinkes menghadirkan tim ahli dari RS IHC Wonolangan. Tim tersebut melibatkan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dr. Evania Nita Oetama, Sp.OG, bersama bidan dan perawat dari tim VK atau ruang bersalin, PONEK serta kamar operasi.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Probolinggo Sri Wahyu Utami mengatakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan menjadi salah satu kunci untuk memperkuat pelayanan kesehatan ibu di tingkat puskesmas.
“Pendampingan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi AMPSR. Kami ingin memastikan tenaga kesehatan di puskesmas semakin siap dalam melakukan deteksi dini, memberikan penanganan awal dan mengambil keputusan yang tepat ketika menemukan ibu hamil dengan kondisi berisiko,” ujarnya.
Menurut Sri Wahyu, posisi puskesmas sangat penting karena menjadi fasilitas kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Tenaga kesehatan di tingkat pertama harus mampu mengenali tanda bahaya kehamilan sehingga pasien dapat segera memperoleh penanganan atau dirujuk apabila kondisi membutuhkan layanan lebih lanjut.
“Kemampuan tenaga kesehatan dalam mengenali tanda bahaya kehamilan sejak awal sangat diperlukan agar komplikasi dapat segera ditangani atau dirujuk sesuai kondisi pasien,” lanjutnya.
Pendampingan dilakukan dengan melibatkan berbagai profesi agar tenaga kesehatan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Materi tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga menyangkut koordinasi antarpetugas dan mekanisme rujukan.
“Yang kami kuatkan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan kesiapan tenaga kesehatan ketika menghadapi kasus di lapangan. Dengan pendampingan tim ahli, mereka bisa berdiskusi langsung mengenai kasus yang sering ditemukan dan bagaimana menentukan langkah penanganannya,” terangnya.
Melalui metode OJT, peserta mendapatkan penguatan mengenai identifikasi faktor risiko, penanganan awal komplikasi, stabilisasi pasien hingga persiapan rujukan. Pembelajaran berbasis kasus memungkinkan tenaga kesehatan mendiskusikan situasi yang berpotensi mereka temui dalam pelayanan sehari-hari.
“Pendampingan ini menjadi kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelayanan sehari-hari. Diskusi berbasis kasus tersebut diharapkan membuat tenaga kesehatan semakin memahami penerapan standar pelayanan secara praktis,” tegas Sri Wahyu.
Ia menambahkan, komplikasi kehamilan membutuhkan respons yang cepat dan tepat. Keterlambatan mengenali tanda bahaya dapat memengaruhi proses penanganan sehingga kemampuan deteksi dini perlu terus diasah.
“Kami berharap setelah kegiatan ini teman-teman di puskesmas semakin percaya diri dan terampil dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil. Ketika ditemukan tanda bahaya, bisa segera dilakukan tindakan yang tepat dan tidak terlambat dalam menentukan rujukan,” tambahnya.
Dinkes Kabupaten Probolinggo berharap penguatan melalui OJT tidak berhenti pada kegiatan pendampingan, tetapi diterapkan secara konsisten dalam pelayanan di puskesmas. Kompetensi yang semakin baik diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan antenatal dan sistem rujukan bagi ibu dengan kehamilan berisiko.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan keselamatan ibu dan bayi serta mendukung upaya menekan angka kesakitan dan kematian ibu di Kabupaten Probolinggo. (nab/zid)
Baca Juga :
