Kraksaan, Lensaupdate.com - Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Fahmi AHZ mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo untuk menjadi pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Senin (25/5/2026).
Menurut Wabup Fahmi, perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI) dan perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat membuat birokrasi tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama yang lambat dan administratif.
“ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pelayanan publik saat ini dituntut lebih cepat, responsif, transparan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Wabup Fahmi menegaskan masyarakat kini membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan secara efektif, bukan sekadar menjalankan rutinitas administrasi pemerintahan.
“Kalau birokrasi tidak berubah, maka masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Karena itu ASN harus hadir menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Fahmi menekankan seorang pejabat ASN harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, mampu membangun kolaborasi dan menghadirkan perubahan positif di lingkungan kerja masing-masing.
“Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi bagaimana mampu menciptakan perubahan, menggerakkan organisasi dan memberikan dampak nyata,” terangnya.
Menurut Wabup Fahmi, program relaksasi RPL menjadi langkah strategis dalam memperkuat kompetensi ASN karena memberikan pengakuan terhadap pengalaman kerja, inovasi dan praktik kepemimpinan yang selama ini telah dijalankan di lapangan.
“RPL bukan sekadar memperoleh sertifikat, tetapi bentuk penghargaan atas pengalaman, transformasi dan inovasi yang sudah dilakukan ASN,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh peserta relaksasi RPL agar menjadikan proses tersebut sebagai ruang refleksi kepemimpinan untuk meninggalkan jejak pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Apa yang akan ditinggalkan setelah selesai menjabat. Jangan hanya administrasi, tetapi perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Wabup Fahmi berharap seluruh pejabat JPT mampu menjadi motor penggerak perubahan di perangkat daerah masing-masing, mulai dari mempercepat pelayanan publik, membangun budaya kerja positif hingga menciptakan inovasi pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Jangan hanya berpikir administratif, tetapi harus berpikir strategis dan mampu menciptakan solusi. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang hadir menyelesaikan persoalan masyarakat,” lanjutnya.
Melalui program relaksasi RPL tersebut, Pemkab Probolinggo optimistis kualitas kepemimpinan ASN akan semakin meningkat sehingga mampu mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (nab/zid)
.jpeg)
.jpeg)
