Kraksaan, Lensaupdate.com - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan pendataan perpustakaan sekolah tahun 2026 di ruang Pustakaloka Dispersip Kabupaten Probolinggo, Rabu hingga Jum'at (20-22/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 150 lembaga perpustakaan sekolah jenjang SD dan SMP negeri maupun swasta se-Kabupaten Probolinggo sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan mewujudkan perpustakaan sekolah berstandar nasional.
Pelaksanaan pendataan didampingi narasumber dari Dispersip Kabupaten Probolinggo, admin wilayah Kabupaten Probolinggo serta tim IT Dispersip Kabupaten Probolinggo guna memastikan proses penginputan data berjalan optimal dan valid.
Kepala Bidang Pelayanan Pengembangan Perpustakaan Dispersip Kabupaten Probolinggo Nurul Yaqin mengatakan data perpustakaan yang valid sangat penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pengembangan literasi daerah.
“Data yang akurat menjadi dasar kebijakan yang tepat. Melalui data ini kita bisa mengetahui kondisi riil perpustakaan sekolah mulai jumlah koleksi, sumber daya manusia hingga sarana prasarana sehingga program pembinaan dapat tepat sasaran,” katanya.
Menurut Yaqin, kegiatan tersebut juga menjadi tindak lanjut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan sekolah atau madrasah sekaligus persiapan penerbitan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).
“Tujuan kegiatan ini untuk memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai jumlah perpustakaan sekolah negeri maupun swasta, meningkatkan kualitas data kelembagaan perpustakaan serta mendukung portal satu data perpustakaan,” jelasnya.
Sementara Kepala Dispersip Kabupaten Probolinggo Ulfiningtyas menegaskan perpustakaan sekolah memiliki peran penting sebagai pusat penguatan budaya literasi di lingkungan pendidikan.
“Perpustakaan sekolah adalah jantung literasi di lingkungan pendidikan. Dari perpustakaan, siswa belajar mencari informasi, meningkatkan minat baca dan membangun budaya berpikir kritis,” ujarnya.
Ulfi menambahkan data yang valid akan mempermudah pemerintah daerah maupun Perpustakaan Nasional RI dalam memberikan dukungan program pembinaan, bantuan buku hingga pendampingan akreditasi perpustakaan.
“Melalui pendataan ini kami berharap seluruh perpustakaan sekolah di Kabupaten Probolinggo terdata secara lengkap dan valid dalam sistem nasional sehingga lebih mudah mendapatkan dukungan program dari pemerintah,” terangnya.
Lebih lanjut Ulfi berharap seluruh pengelola perpustakaan sekolah memandang kegiatan pendataan tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat kualitas literasi sekolah, bukan sekadar kewajiban administrasi.
“Jangan anggap ini sebagai beban administrasi, tetapi sebagai langkah awal agar perpustakaan sekolah kita masuk dalam peta nasional dan mendapatkan dukungan yang lebih besar,” pungkasnya. (nab/zid)
.jpeg)
.jpeg)
