Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mematangkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi gejolak harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026 melalui rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di ruang pertemuan Rengganis Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (3/2/2026).
Rakor pengendalian inflasi Kabupaten Probolinggo ini dipimpin secara virtual oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan M. Sjaiful Efendi serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah dan perwakilan instansi vertikal yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto menyampaikan pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan Perum Bulog Probolinggo dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah fasilitasi pasar murah menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
“Selain itu, DKUPP juga akan melaksanakan penjaringan kerja sama antar daerah (KAD) untuk memastikan ketersediaan komoditas strategis, khususnya telur ayam ras dan daging ayam ras yang kerap mengalami kenaikan harga saat permintaan meningkat,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Probolinggo Yahyadi menjelaskan pemerintah daerah telah menyalurkan Cadangan Pangan di wilayah rawan pangan berdasarkan Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2025.
Penyaluran tersebut difokuskan di tiga desa rawan pangan meliputi Desa Tambakukir Kecamatan Kotaanyar serta Desa Kalidandan dan Desa Kedungsumur Kecamatan Pakuniran. Selain itu, cadangan pangan juga disalurkan ke 24 kecamatan dengan total penerima manfaat sebanyak 880 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Setiap KPM menerima bantuan beras sebanyak lima kilogram, sehingga total cadangan pangan yang tersalurkan mencapai 4.400 kilogram,” jelasnya.
Dari sektor pertanian, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo Mahmud mengungkapkan pihaknya telah melaksanakan gerakan menanam cabai dan padi secara masif sejak akhir tahun 2025. Langkah ini bertujuan menjaga pasokan komoditas strategis sekaligus menekan potensi kenaikan harga.
“Berdasarkan data Dinas Pertanian, produksi komoditas pertanian Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi penyangga ketersediaan pangan daerah selama periode Ramadhan dan Idul Fitri,” terangnya.
Di sektor perikanan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Hari Pur Sulistiono menyampaikan pihaknya telah menerbitkan rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan sebanyak 220 kapal.
“BBM yang telah tersalurkan mencapai sekitar 311 ribu liter dengan sebaran kapal di Kecamatan Tongas sebanyak 30 kapal, Kecamatan Dringu 10 kapal, Kecamatan Kraksaan 58 kapal dan Kecamatan Sumberasih (Pulau Gili Ketapang) 122 kapal,” terangnya.
Selain itu, pada bulan Januari 2026, Dinas Perikanan juga telah memproses perizinan kapal nelayan di Kecamatan Tongas sebanyak 130 kapal untuk selanjutnya dapat diterbitkan rekomendasi BBM. “Meski demikian, Dinas Perikanan memperkirakan akan terjadi kenaikan harga ikan lele di tingkat pedagang sekitar Rp 500 hingga Rp 1.000 selama periode Ramadhan dan Idul Fitri,” tambahnya.
Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Munaris menambahkan pemerintah desa turut berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui pemanfaatan Dana Desa. Sebanyak 20 persen Dana Desa telah dialokasikan untuk program ketahanan pangan desa, antara lain pengembangan peternakan ayam petelur, sapi dan kambing.
“Program ketahanan pangan desa ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan bahan pangan sekaligus membantu menstabilkan harga di pasar. Sebagai contoh adalah pengembangan peternakan di Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih,” tegasnya.
Sekretaris DPUPR Kabupaten Probolinggo Asrul Bustami menjelaskan pihaknya telah melakukan pemeliharaan jalan untuk mengatasi genangan air dan mendukung kelancaran distribusi logistik. “Saat ini, DPUPR juga tengah memasuki tahap lelang untuk kegiatan penambalan jalan di sejumlah titik,” urainya.
Dari sisi ketersediaan stok, Perwakilan Perum Bulog Probolinggo memastikan stok beras dan Minyakita dalam kondisi aman. Bulog juga menyatakan kesiapan menjadi mitra penyalur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Minyakita, baik untuk kegiatan pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM) maupun distribusi di pasar tradisional.
Menanggapi berbagai paparan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi memberikan sejumlah arahan strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi daerah.
Salah satunya adalah peningkatan akurasi data stabilitas harga komoditas melalui penambahan jumlah pasar pantauan, tidak hanya terfokus pada Pasar Semampir. “DKUPP kami minta untuk bersurat kepada Kementerian Perdagangan selaku pengelola aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) guna menambah titik pantau harga di Kabupaten Probolinggo,” katanya.
Selain itu, DKUPP juga dihimbau menyusun kajian terkait pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai subsidi harga untuk komoditas yang kerap mengalami fluktuasi signifikan, seperti cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras dan daging ayam ras.
“Kami meminta agar ada penjadwalan sidak pasar secara rutin oleh DKUPP bersama TPID dan penjaringan kerja sama antar daerah dengan wilayah penghasil komoditas. Kami mendorong Dinas Pertanian untuk melaksanakan gerakan menanam secara masif di seluruh desa, khususnya cabai dan bawang,” tegasnya.
Disamping itu, Diskominfo Kabupaten Probolinggo diminta berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait langkah-langkah pengendalian inflasi daerah kepada masyarakat.
“Dengan sinergi lintas sektor ini kami optimistis stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026 dapat terjaga, sehingga daya beli masyarakat tetap aman dan inflasi daerah terkendali,” pungkasnya. (nab/zid)
