Hadapi Lonjakan Harga di Nataru, Diperta Kabupaten Probolinggo Gelar Pasar Murah Terpadu


Kraksaan, Lensaupdate.com - Sebagai langkah antisipasi potensi lonjakan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo menggelar pasar murah terpadu di pasar tradisional dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Selain Diperta, pasar murah ini melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan pasar murah ini dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, wilayah padat penduduk serta pusat-pusat kegiatan ekonomi. Pasar murah menjadi instrumen strategis pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan, menekan potensi lonjakan harga akibat meningkatnya permintaan serta membantu daya beli masyarakat menjelang Nataru.

Kepala Diperta Kabupaten Probolinggo Arif Kurniadi melalui Kepala Bidang Sarana Penyuluhan dan Pengendalian Pertanian Faiq El Himmah mengatakan menjelang Natal dan Tahun Baru biasanya terjadi peningkatan kebutuhan bahan pangan yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran. Oleh karena itu, kehadiran pasar murah diharapkan mampu menjadi penyeimbang harga.

“Pasar murah ini merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Kami ingin memastikan harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru ketika permintaan cenderung meningkat,” ujarnya.

Menurut Faiq, selain menjaga keterjangkauan harga, pasar murah juga bertujuan untuk mencegah terjadinya panic buying yang kerap muncul menjelang hari besar keagamaan dan pergantian tahun.

“Dengan pasokan yang cukup dan harga yang lebih murah dari harga pasar, kami berharap masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak melakukan pembelian berlebihan,” jelasnya.

Pasar murah digelar di sejumlah lokasi dengan komoditas dan harga yang disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Di Pasar Paiton disediakan komoditi bawang merah 27,5 kg dengan harga Rp 40.000/kg (kemasan 1 kg Rp 40.000, harga pasar Rp 50.000/kg), terong 20 kg dengan harga Rp 4.000/kg (kemasan ½ kg Rp 2.000, harga pasar Rp6.000/kg), telur ayam ras Rp 27.500/kg dan gula pasir Rp 15.500/kg.

Di Pasar Maron disediakan komoditi telur ayam ras Rp 27.500/kg dan gula pasir Rp 15.500/kg. Pasar Patalan disediakan telur ayam ras Rp 27.500/kg dan gula pasir Rp15.500/kg. Pasar Bayeman komoditi yang disediakan telur ayam ras Rp 27.500/kg, gula pasir Rp 15.500/kg, cabai merah 5 kg (kemasan Rp 5.000/150 gram, harga pasar Rp 60.000/kg), cabai rawit hijau 2 kg (kemasan Rp 2.000/100 gram, harga pasar Rp 25.000/kg), bawang merah 5 kg (kemasan Rp 10.000/250 gram, harga pasar Rp 55.000/kg), tomat 20 kg (kemasan Rp 5.000/850 gram, harga pasar Rp 10.000/kg). terong 20 kg (kemasan Rp 5.000/900 gram, harga pasar Rp 6.000/kg) dan jagung manis 50 biji (kemasan Rp 2.500/2 biji, harga pasar Rp 3.000/2 biji).

Selanjutnya, Pasar Semampir komoditi yang disediakan telur ayam ras Rp 27.500/kg, gula pasir Rp 15.500/kg, tomat 5 kg (kemasan Rp 3.500/500 gram, harga pasar Rp 10.000/kg) dan cabai merah 5 kg (kemasan Rp 5.000/150 gram, harga pasar Rp 55.000/kg).

Serta Stadion Gelora Merdeka (Partisipasi) disediakan komoditi bawang merah 25 kg (kemasan 1 kg protolan Rp 40.000, harga pasar Rp 50.000/kg), cabai rawit 5 kg (kemasan ¼ kg Rp 10.000, harga pasar Rp 50.000/kg), tomat 10 kg (kemasan 1 kg Rp 7.000, harga pasar Rp 10.000/kg), terong 30 kg (kemasan ½ kg Rp 2.000, harga pasar Rp 6.000/kg) dan kacang panjang 5 kg (kemasan 1 ikat isi 7–8 batang Rp 2.000, harga pasar Rp 8.000/kg).

Faiq menegaskan, pasar murah ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam menjaga harga pangan tetap terkendali. “Kami berharap harga pangan lebih stabil, inflasi daerah bisa ditekan dan masyarakat terbantu memenuhi kebutuhan pokoknya menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegasnya.

Ia menambahkan, sinergi antara Dinas Pertanian dan DKUPP akan terus diperkuat sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kerja sama lintas sektor agar kebijakan yang diambil benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (mel/fas)