Kraksaan, Lensaupdate.com – Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) kembali melakukan konsolidasi besar dalam penguatan manajemen fiskal menjelang penutupan tahun anggaran 2025. Konsolidasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Evaluasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran yang digelar di Auditorium Madakaripura, Senin (24/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atau Gus Haris, Wakil Bupati Ra Fahmi AHZ, Asisten Administrasi Umum dr. Anang Budi Joelijanto serta Pemimpin Bank Jatim Kraksaan Siska Dian Permatasari. Kegiatan ini diikuti sebanyak 250 peserta yang terdiri dari PA, PPK SKPD, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan operator SIPD.
Selama kegiatan, para peserta mendapatkan materi teknis dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Bank Mandiri. Materi disampaikan secara komprehensif mulai dari regulasi, aspek hukum hingga penataan administrasi pengelolaan anggaran.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan dan ketertiban administrasi, BPPKAD memberikan penghargaan penggunaan KKPD hingga Oktober 2025. Pada kategori kecamatan, Taufiq dari Kecamatan Kuripan meraih juara pertama, disusul Rochmad Widiarto dari Tongas dan Abdul Bari dari Besuk.
Pada kategori bagian, juara pertama diraih Yuwanita Darman dari Bagian Umum, juara kedua diraih Adhi Catur Indra Bawono dari Bagian Hukum dan juara ketiga Moh. Syarifuddin dari Bagian Kesra. Sementara itu, pada kategori OPD, juara pertama diraih Achmad Aruman dari Dinas Perikanan, juara kedua Yulius Christian dari Sekretariat DPRD, dan juara ketiga Sugeng Wiyanto dari Satpol PP. Dua juara harapan diberikan kepada Agus Mukson (DPMPTSP) dan M. Sjaiful Efendi (Bapelitbangda).
Selain itu, penghargaan Koordinator Kecamatan dalam Penyusunan LKPD Tahun 2024 diberikan kepada Kecamatan Paiton, Krucil, Pajarakan, Maron, Leces dan Tongas. Kecamatan Pajarakan juga menerima apresiasi untuk kinerja koordinasi pelunasan PBB 2025 sebelum jatuh tempo.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani menegaskan bahwa kegiatan evaluasi ini merupakan upaya memperkuat kembali pemahaman para pengelola keuangan daerah terhadap aturan yang wajib dipenuhi menjelang akhir tahun anggaran.
“Dua substansi utama hari ini adalah penggunaan KKPD dan penegasan kembali Surat Edaran Sekda mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran. Kepatuhan terhadap aturan ini menjadi penentu tertibnya pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Kristiana juga menyampaikan gambaran umum realisasi APBD 2025 hingga 21 November 2025. Pendapatan daerah telah mencapai Rp2,159 triliun atau 88,49 persen, sementara realisasi belanja berada di angka Rp2,108 triliun atau 80,66 persen.
“Per 14 November, realisasi belanja Kabupaten Probolinggo berada di peringkat pertama se-Jawa Timur dan keenam nasional. Capaian pendapatan kita juga di atas rata-rata nasional,” tegasnya.
Sementara transaksi KKPD hingga saat ini telah mencapai Rp1,59 miliar. Kristiana menyebut instrumen ini sangat membantu dalam mempermudah proses pembayaran dan meningkatkan transparansi.
Ia juga kembali mengingatkan tenggat waktu pengajuan SPM serta penyetoran sisa UP. “Batas waktu ini final dan wajib dipatuhi. Keterlambatan berpotensi menghambat keseluruhan proses penutupan tahun anggaran,” tegasnya.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris mengapresiasi kinerja BPPKAD dan seluruh OPD yang mampu mencapai serapan anggaran tinggi sekaligus mempertahankan akuntabilitas pengelolaan fiskal daerah.
“Serapan belanja kita yang menempati peringkat keenam nasional adalah prestasi luar biasa. Ini menunjukkan kerja luar biasa dari semua pihak,” ujarnya.
Gus Haris menyinggung capaian Kabupaten Probolinggo dalam sembilan bulan kepemimpinannya yang telah menghasilkan sekitar 20 penghargaan di berbagai sektor. “Saking banyaknya, saya sampai kesulitan menghitung jumlahnya,” ungkapnya.
Menurutnya, perbaikan tata kelola data, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya IPM sebesar 1,14 persen menjadi bukti nyata kinerja seluruh perangkat daerah.
Ia juga berpesan agar efisiensi anggaran dijalankan tanpa mengorbankan pelayanan publik. “Prinsipnya, yang dipotong itu lemaknya, jangan dagingnya. Anggaran boleh efisien, tapi pelayanan musti tetap berjalan,” tuturnya.
Sedangkan Wakil Bupati Probolinggo Ra Fahmi AHZ menekankan bahwa capaian tinggi dalam serapan anggaran harus sejalan dengan efektivitas pemanfaatannya.
“Serapan kita cepat dan menjadi yang terbaik di Jawa Timur, tetapi efektivitasnya harus benar-benar terasa bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menyoroti pola anggaran pengentasan kemiskinan yang masih didominasi anggaran tidak langsung, sehingga perlu dibenahi agar intervensi lebih tepat sasaran. “Serapan itu jangan sekadar cepat, tapi harus tepat,” tegasnya.
Ra Fahmi juga meminta OPD meningkatkan inovasi, kolaborasi serta menindaklanjuti peluang pendanaan yang dibuka pemerintah pusat maupun provinsi. “Di masa efisiensi seperti ini, kreativitas OPD menjadi kunci,” pungkasnya. (nab/zid)
.jpeg)
