Dringu, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus mematangkan kesiapan pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui rapat koordinasi (rakor) yang digelar oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) di ruang Probolinggo Region Investment Center (PRIC) Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Kamis (16/10/2025).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi, Sekretaris Satgas MBG Yahyadi, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pujo Wisnu serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Wakil Ketua DPRD *M. Zubaidi menegaskan bahwa program MBG merupakan amanat langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang harus dijalankan secara profesional, berkelanjutan dan tepat sasaran.
“Program ini merupakan bagian dari visi besar Presiden untuk memperkuat gizi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan koordinasi lintas sektor yang kuat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebelum turun ke lapangan, seluruh unsur pelaksana perlu menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif agar program berjalan optimal.
“Rakor ini menjadi langkah antisipatif agar semua pihak siap dan memahami peran masing-masing. Tujuannya jelas, agar MBG benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara Sekda Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menyampaikan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. “Kami ingin memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan aman, bergizi, dan layak dikonsumsi oleh penerima manfaat,” tuturnya.
Menurutnya, beberapa strategi yang disiapkan antara lain penyempurnaan manajemen operasional SPPG, sertifikasi keamanan pangan, standarisasi bahan baku dan proses produksi, peningkatan sistem kontrol lapangan serta sinergi dengan berbagai lembaga terkait. “Langkah-langkah ini menjadi bagian dari sistem tanggap darurat terpadu untuk mengantisipasi kendala teknis di lapangan,” tambahnya.
Dengan rakor ini, Pemkab Probolinggo menegaskan komitmennya dalam mendukung implementasi program MBG agar berjalan sesuai standar nasional gizi dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. (mel/fas)
.jpeg)
.jpeg)
