Paiton, Lensaupdate.com – Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama dengan DPRD Kabupaten Probolinggo melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah gudang tembakau di Kabupaten Probolinggo, Senin (11/8/2025) siang.
Kegiatan ini melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo Reno Handoyo bersama sejumlah anggota Komisi II DRPD Kabupaten Probolinggo.
Turut serta pula Plh Kepala Bidang Sarana Penyuluhan dan Pengendalian Pertanian Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo Evi Rosella, perwakilan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Probolinggo Agus Salehudin dan Sekretaris Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Probolinggo Moh. Arif.
Data terbaru menunjukkan dari total luas tanam tembakau seluas 9.917 hektar di Kabupaten Probolinggo, dengan asumsi produktivitas 1,2 ton per hektare, diprediksi akan dihasilkan sekitar 11.900 ton tembakau rajang. Namun, hingga kini, hanya sekitar 6.200 ton yang sudah tercatat akan dibeli oleh 16 gudang yang beroperasi, menyisakan sekitar 5.700 ton yang belum memiliki pembeli.
“Banyak aduan dari petani yang masuk ke DPRD. Mereka khawatir hasil panennya tidak laku karena minimnya gudang yang membeli. Kami turun langsung untuk mengecek kebenarannya,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo Reno Handoyo.
Reno menyampaikan pihaknya ingin memastikan tidak ada kebingungan di kalangan petani, terutama terkait gudang-gudang yang belum memberikan kepastian pembelian. “Kami sudah kunjungi beberapa gudang. Intinya kami ingin memastikan, tahun ini gudang-gudang akan membeli atau tidak. Jangan sampai petani terus menunggu tanpa kejelasan,” terang.
Salah satu temuan penting dalam monev ini adalah keputusan PT. Gudang Garam yang kembali tidak akan membeli tembakau Paiton VO seperti juga pada tahun sebelumnya. Kepala Gudang Gudang Garam Paiton Maria Magdalena Olivia menyampaikan kondisi internal perusahaan yang belum stabil dan beban cukai yang semakin tinggi menjadi alasan utama perusahaan tidak melakukan pembelian tembakau lokal tahun ini.
“Kami mendapat banyak informasi keliru yang menyebut Gudang Garam membeli dalam jumlah besar. Yang benar itu bukan dari perusahaan langsung, tapi dari para supplier mitra. Jadi arah pengiriman dan kepastian pembelian pun tidak jelas,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma menyarankan agar manajemen Gudang Garam Paiton menyampaikan kondisi ini kepada kantor pusat. “Harapannya agar perusahaan dapat kembali membeli tembakau petani lokal demi menjaga kestabilan harga dan kesejahteraan petani,” harapnya.
Sejumlah gudang lokal seperti CV. Sayap Mas Nusantara sudah mulai membuka pembelian. Gudang ini mematok harga mulai dari Rp 50.000 per kg hingga Rp 66.000 per kg untuk grade tertinggi. Pembelian dilakukan langsung dari petani. Namun kapasitas gudang tersebut hanya sekitar 600 ton, jauh dari kebutuhan pasar.
“Ini sangat baik karena petani bisa langsung menjual tanpa perantara. Tapi kami juga mohon, kualitas tembakau tetap dijaga. Karena ini menyangkut keberlangsungan usaha dari para pengusaha gudang juga,” ungkap Plh Kepala Bidang Sarana Penyuluhan dan Pengendalian Pertanian Diperta Kabupaten Probolinggo Evi Rosella.
Ketua HKTI Kabupaten Probolinggo Agus Salehudin menilai sistem pembelian oleh pabrikan harus diperbaiki. Ia mengusulkan agar petani bisa mengirim hasil panen langsung ke gudang tanpa melalui tengkulak agar harga yang diterima lebih adil. “Jangan sampai saat panen raya justru harga tembakau anjlok karena permainan tengkulak. Pemerintah dan DPRD harus hadir sebagai jembatan solusi,” pungkasnya. (ren/zid)
