Dringu, Lensaupdate.com - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo resmi memulai proses pemutakhiran data gender dan anak tahun 2025, Rabu (20/8/2025). Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung perencanaan kebijakan yang lebih akurat dan inklusif.
Dalam kesempatan tersebut, DP3AP2KB juga menyerahkan Buku Data Terpilah Gender dan Anak kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Rigustina.
Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bakesbangpol, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta para Kasi Pemerintahan dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Rigustina menyampaikan kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjamin bahwa semua kebijakan dan program pembangunan berbasis pada data yang akurat dan terkini.
“Pemutakhiran ini penting untuk menyesuaikan data dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat serta mengidentifikasi kesenjangan gender yang masih terjadi,” ungkapnya.
Lebih lanjut Tina menambahkan data tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat perencanaan program-program responsif gender, monitoring dan evaluasi kinerja kebijakan publik hingga mendukung upaya advokasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Sementara Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin mengatakan data gender dan anak dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kondisi dan kebutuhan anak anak berdasarkan gender serta membantu dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk mendukung mereka.
“Pemutakhiran data gender dan anak merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan anak dan kesetaraan gender,” katanya.
Hudan menjelaskan data terpilah salah satu dari 3 prasyarat (Pengarusutamaan Gender (PUG) diharapkan semua OPD juga memiliki data terpilah. Korelasi data gender dan anak dengan data terpilah diantaranya analisa berdasarkan kategori, identifikasi kesenjangan gender, perencanaan program yang responsive, monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, pengambilan keputusan yang berbasis bukti, peningkatan kesadaran dan advokasi serta dampak social dan ekonomi.
“Data gender dan anak yang terpilah memberikan wawasan yang lebih kaya dan mendalam, memungkinkan analisis yang lebih baik dan pengambilan Keputusan yang lebih informalsional dalam konteks kebijakan dan program yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dan kesetaraan gender,” pungkasnya. (mel/fas)
