Kraksaan, Lensaupdate.com - Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dan respons dini terhadap penyakit menular, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo menggelar pertemuan validasi data capaian kinerja surveilans, Rabu (9/7/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh pemegang program surveilans dari seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Probolinggo. Pertemuan ini bertujuan untuk memeriksa, menilai dan menyempurnakan data yang dikumpulkan dalam kegiatan surveilans epidemiologi.
Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr. Hariawan Dwi Tamtomo melalui JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda Retno Anjar Pratiwi mengatakan validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan benar-benar akurat, lengkap dan konsisten sehingga bisa menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan, terutama dalam penanganan dan pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).
“Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung efektivitas program pengendalian penyakit menular,” ungkapnya.
Anjar menjelaskan tentang kebijakan terbaru terkait PD3I serta tata laksana penemuan kasus di tingkat fasilitas kesehatan hingga masyarakat. “Kita dorong pemegang program surveilans untuk lebih aktif melakukan pemantauan di wilayah kerjanya. Tidak hanya di puskesmas, tapi juga menjangkau desa, klinik dan jejaring TPMD. Semua temuan harus dilaporkan secara real time ke dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR),” jelasnya.
Dengan pendekatan surveilans aktif yang berbasis data mutakhir jelas Anjar, Kabupaten Probolinggo berupaya mencegah potensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat penyakit yang sebetulnya bisa dicegah melalui imunisasi.
“Penting bagi seluruh petugas surveilans untuk memahami indikator capaian, tantangan di lapangan dan pola pelaporan yang benar. Hanya dengan sistem pelaporan yang cepat dan akurat, pemerintah daerah dapat bergerak cepat menanggulangi potensi penyebaran penyakit,” terangnya.
Dalam pertemuan ini, peserta juga berdiskusi tentang kendala teknis dan administratif yang dihadapi di lapangan seperti keterbatasan tenaga, kurangnya koordinasi lintas sektor hingga kesulitan pelaporan daring. Semua masukan ini diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem surveilans daerah ke depan. (nab/zid)
