Pajarakan, Lensaupdate.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka menyampaikan Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024, Senin (2/6/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Penjelasan Bupati Probolinggo yang telah disampaikan sebelumnya. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi dan dihadiri Wakil Bupati Probolinggo Ra Fahmi AHZ, Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, jajaran Forkopimda serta pimpinan dan anggota DPRD.
Masing-masing fraksi secara bergiliran menyampaikan pandangan dan masukan melalui juru bicara masing-masing. Sejumlah isu strategis mencuat dalam forum ini, mulai dari kerusakan infrastruktur, kinerja belanja daerah hingga layanan kesehatan dan sektor pertanian.
Salah satu sorotan utama datang dari Fraksi Partai Golkar yang mempertanyakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam merespons berbagai bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2024. Mereka menyoroti dampak dari bencana seperti putusnya jembatan gantung, longsor tebing, dan kerusakan jalan.
“Bagaimana kesiapan dan langkah konkret Pemkab dalam menangani bencana tersebut, serta sejauh mana mitigasi dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang?” ujar juru bicara Fraksi Golkar.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik hingga Mei 2025, terdapat sekitar 256 kilometer jalan kabupaten dalam kondisi rusak, baik sedang maupun berat. Jumlah ini mencapai 28,25 persen dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 905,81 kilometer.
“Kami mempertanyakan rencana dan strategi pemkab dalam mempercepat perbaikan jalan, mengingat kondisi ini berdampak langsung terhadap mobilitas dan perekonomian warga,” tegas Fraksi PDIP.
Fraksi Partai NasDem menyampaikan keprihatinan terhadap rendahnya realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024. Dari total anggaran sekitar Rp 2,57 triliun, realisasi belanja hanya mencapai 94,15 persen. Bahkan, belanja modal yang berperan penting dalam pembangunan fisik hanya terserap 88,89 persen.
Fraksi ini juga menyoroti rendahnya serapan pada pos belanja tak terduga yang hanya 34,54 persen atau sekitar Rp 2,08 miliar. Hal ini, menurut mereka, mencerminkan lemahnya respon Pemkab terhadap kondisi darurat dan kebutuhan mendesak.
“Kami ingin tahu, apa kendala utama dalam pelaksanaan belanja daerah ini? Apakah persoalan birokrasi, perencanaan teknis, atau kurangnya koordinasi lintas sektor?” tanya Fraksi NasDem dalam PU-nya.
Perhatian khusus juga diberikan oleh Fraksi Gerindra terhadap pelayanan kesehatan, khususnya di UPT Puskesmas Jorongan. Berdasarkan tinjauan lapangan dan informasi masyarakat, diketahui bahwa genset yang ada tidak mampu mendukung operasional layanan saat listrik padam.
“Pelayanan kesehatan di Puskesmas Jorongan berjalan 24 jam, sehingga keberadaan genset sebagai sumber daya listrik cadangan mutlak dibutuhkan. Kami minta perhatian serius terhadap kondisi ini agar pelayanan publik tidak terganggu,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra.
Sementara Fraksi PKB mengangkat permasalahan di sektor pertanian. Meski program pertanian Kabupaten Probolinggo tahun 2024 menunjukkan fokus pada ketahanan dan peningkatan produksi pangan, realisasi di lapangan masih menyisakan sejumlah tantangan, terutama terkait akses air dan jaringan irigasi.
“Padahal sektor pertanian merupakan penopang ekonomi daerah dan nasional. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, akan berdampak terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani,” ujar Fraksi PKB.
Fraksi PPP mengangkat persoalan piutang daerah, khususnya piutang pajak dan piutang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti RSUD Tongas, RSUD Waluyo Jati dan sejumlah puskesmas. Berdasarkan data dalam lampiran VIII LPj, jumlah piutang daerah mencapai lebih dari Rp 61 miliar, di mana Rp 29 miliar di antaranya berasal dari piutang pajak.
“Fraksi PPP meminta penjelasan mengenai penyebab besarnya angka piutang ini dan bagaimana strategi Pemkab dalam menagih atau mengelola piutang tersebut agar tidak menjadi beban fiskal di masa depan,” tegas juru bicara Fraksi PPP.
Rapat paripurna kali ini merupakan bagian awal dari serangkaian proses pembahasan LPj Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2024. Selanjutnya, agenda akan dilanjutkan dengan penyampaian jawaban eksekutif atas berbagai pertanyaan dan sorotan dari masing-masing fraksi. (nab/zid)
