Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus mengintensifkan pengendalian inflasi daerah melalui serangkaian kebijakan strategis. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi nasional yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual pada Senin (5/5/2025).
Dalam rapat tersebut, Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris bersama sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengikuti arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Fokus utama pembahasan adalah perkembangan inflasi nasional yang menunjukkan trend positif namun tetap memerlukan kewaspadaan, terutama pada sektor pangan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional secara tahunan (year on year) berada di angka 3%, turun dari 3,05% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, inflasi bulanan (month to month) antara Maret dan April 2025 mengalami penurunan cukup signifikan dari 0,52% menjadi 0,25%.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan strategis seperti cabai merah dan cabai rawit. Data menunjukkan bahwa harga cabai merah meningkat di 314 kabupaten/kota. Sedangkan cabai rawit naik di 277 daerah pada pekan ketiga April 2025.
Menanggapi hal ini, Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris menegaskan komitmen Pemkab dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok. “Kami telah melakukan berbagai langkah intervensi, termasuk menggelar pasar murah dan pemantauan harga sembako secara berkala di sejumlah pasar tradisional,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemkab juga mendorong percepatan panen raya untuk memastikan pasokan pangan tetap mencukupi. Langkah ini dinilai penting untuk menekan lonjakan harga dan menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah dinamika harga pasar yang fluktuatif.
“Kami ingin memastikan bahwa warga Kabupaten Probolinggo tidak terdampak secara ekonomi akibat kenaikan harga yang tidak terkendali. Pemantauan terus kami lakukan agar harga tetap stabil,” tambahnya.
Kebijakan pengendalian inflasi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Probolinggo untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Dengan sinergi antar-OPD dan dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan daerah dapat lebih tangguh menghadapi tekanan ekonomi, terutama dari sektor pangan.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum bagi daerah untuk saling berbagi praktik terbaik dalam pengendalian harga, termasuk distribusi pangan, subsidi harga, dan pengawasan pasar.
“Melalui penguatan pengawasan dan intervensi aktif di lapangan, Pemkab Probolinggo menunjukkan keseriusannya dalam menekan inflasi dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang wajar,” pungkasnya. (nab/zid)
