Kraksaan, Lensaupdate.com - Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris menerima audiensi dari Pimpinan Cabang (PC) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Probolinggo di ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Jum’at (16/5/2025).
Audiensi yang dipimpin langsung oleh Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo Hj. Nurayati dengan 15 orang pengurus Muslimat NU Kabupaten Probolinggo ini juga melibatkan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Probolinggo.
Dalam audiensi tersebut Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo Hj. Nurayati menyerahkan dokumen hasil penelitian keterkaitan kualitas infrastruktur terhadap AKI dan AKB di Kabupaten Probolinggo kepada Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris.
Turut mendampingi Bupati Haris dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo dr. Hariawan Dwi Tamtomo dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo Rachmad Hidayanto.
Agenda audiensi ini mencakup progres persiapan launching Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas dan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta hasil riset dan penyerahan dokumen hasil penelitian keterkaitan kualitas infrastruktur terhadap Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Dalam paparannya, Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo Hj. Nurayati menegaskan kehadiran Muslimat NU bukan hanya untuk seremoni, melainkan membawa gagasan, data dan hasil riset konkrit sebagai bagian dari tanggung jawab sosial terhadap Kabupaten Probolinggo.
“Kami datang membawa hasil riset AKI dan AKB. Data ini tidak hanya statistik, tapi suara dari lapangan yang harus dijadikan landasan kebijakan. Kami ingin ini menjadi titik balik upaya sistematis menekan AKI-AKB di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.
Nurayati menambahkan Muslimat NU bukan organisasi keagamaan semata, melainkan wadah perempuan yang siap bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi, advokasi sosial, pendidikan hingga kesehatan masyarakat.
“Perempuan punya kekuatan luar biasa dalam membentuk generasi dan mengubah komunitas. Kami ingin setiap kebijakan di Kabupaten Probolinggo ini memikirkan perempuan, anak-anak dan kelompok disabilitas. Itu kenapa kami mendorong lahirnya Perda Disabilitas dan Perda Pengarusutamaan Gender (PUG),” tegasnya.
Audiensi ini juga menjadi ajang evaluasi capaian program GESIT yang telah berjalan sejak tahun 2023. Muslimat NU merupakan mitra pelaksana hibah program ini. Berbagai capaian program GESIT diantaranya Surat Edaran Bupati tentang Aksesibilitas Infrastruktur, Terbitnya Perda PUG Nomor 2 Tahun 2025, keterwakilan 30% pekerja perempuan di proyek infrastruktur, sertifikasi tenaga kerja perempuan di sektor konstruksi, pembentukan UMKM Srikandi Bromo untuk perempuan ekonomi rentan serta penetapan dua Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Tempuran Kecamatan Bantaran dan Desa Alasnyiur Kecamatan Besuk.
“Kami tidak hanya mengusulkan program, tapi mengawal hingga ke tingkat desa. UMKM Srikandi Bromo itu lahir dari harapan ibu-ibu yang ingin mandiri. Desa ramah perempuan itu bukan konsep di atas kertas. Kami pastikan regulasinya hidup,” tambahnya.
Nurayati menyatakan Muslimat NU akan terus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Terutama dalam isu pernikahan anak, stunting, kemiskinan ekstrem dan pendidikan perempuan.
“Kami percaya perubahan tidak datang dari atas saja. Harus ada gerakan kolektif dari perempuan. Karena itu, kami ingin Muslimat NU di setiap ranting bisa menjadi agen transformasi di tengah masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut Nurayati menyampaikan harapan agar seluruh hasil dan rekomendasi dari program GESIT dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan dan aksi nyata lintas dinas.
“GESIT akan berakhir secara nasional pada Juni 2025. Tapi kami tidak ingin program berhenti. Kami ingin semua yang sudah kami advokasi perda, UMKM, riset, program desa bisa terus dilanjutkan dan diinstitusionalisasikan oleh pemerintah,” tegasnya.
Nurayati menyatakan kesiapan Muslimat NU untuk terus mendampingi 50 desa prioritas yang menjadi sasaran percepatan penurunan stunting serta memperluas jejaring advokasi ke sektor pendidikan dan industri.
“Kami ingin Muslimat NU dikenal bukan hanya karena ceramahnya, tapi karena kerja nyatanya. Kami siap menjadi motor perubahan Kabupaten Probolinggo ke depan,” tambahnya.
Sementara Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris memberikan perhatian penuh terhadap hasil kajian yang disampaikan oleh Muslimat NU. Data dan aspirasi yang diberikan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam menyusun kebijakan publik.
“Saya merasa tersentuh sekaligus bangga dengan peran Muslimat NU. Mereka tidak hanya menjadi organisasi keagamaan, tapi benar-benar turun ke akar persoalan masyarakat dari stunting, pernikahan anak hingga akses infrastruktur bagi penyandang disabilitas,” katanya.
Menurut Bupati Haris, Kabupaten Probolinggo memiliki tantangan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama terkait infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Data AKI dan AKB yang tinggi harus menjadi alarm bagi seluruh jajaran pemerintahan.
“Kita tidak bisa hanya bicara soal angka. Kita bicara soal nyawa ibu dan anak. Kalau Muslimat NU sudah memberikan data konkret, maka tugas kami pemerintah adalah menindaklanjuti dan membuat kebijakan yang tepat,” tambahnya.
Bupati Haris juga menyoroti pendekatan kepemimpinannya yang berbeda. Dimana saat ini Bupati bersama Wakil Bupati, Sekda dan para kepala OPD kini rutin "ngantor di kecamatan" demi memastikan pemerataan pembangunan.
“Saya ingin para pejabat tidak hanya duduk di balik meja, tapi melihat langsung kondisi desa. Ada desa yang sejak berdiri belum pernah dikunjungi Bupati. Itu harus kita ubah,” lanjutnya.
Lebih lanjut Bupati Haris mencontohkan program pelayanan 24 jam di Puskesmas Maron sebagai langkah awal. Rencana menjadikan puskesmas tersebut sebagai rumah sakit layanan kesehatan adalah salah satu bentuk respons nyata dari kebutuhan lapangan. “Kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah dari kantor kabupaten. Maka saya minta semua OPD punya empati. Kita harus tahu kondisi rakyat secara langsung,” tegasnya.
Selain isu kesehatan, Bupati juga menyoroti rendahnya rata-rata lama sekolah di Probolinggo yang masih berada di angka 6,31 tahun. Mindset masyarakat masih menjadikan materialisme sebagai tolok ukur kesuksesan, bukan pendidikan.
“Anak-anak perempuan lulus SD dianggap siap menikah. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi soal pola pikir masyarakat. Pendidikan dianggap tidak penting, selama rumah punya motor dan dandan bagus. Ini mindset yang harus kita ubah bersama,” katanya.
Bupati Haris mengajak Muslimat NU untuk terlibat dalam edukasi keluarga dan masyarakat, khususnya di daerah dengan angka pernikahan dini dan stunting yang tinggi.
“Muslimat NU punya kekuatan sosial. Kalau kita ingin sukseskan 50 desa prioritas stunting, Muslimat harus berada di garda terdepan,” tambahnya.
Tidak lupa Bupati Haris menyampaikan bahwa sinergi dengan Muslimat NU akan terus diperkuat. Harapannya Muslimat NU menjadi ujung tombak transformasi sosial di Kabupaten Probolinggo.
“Saya yakin, kalau Muslimat NU bisa menjaga rumah tangga dan masyarakat dengan baik, maka Kabupaten Probolinggo ini akan berkah. Kami dari pemerintah siap mendukung penuh, selama programnya jelas dan untuk rakyat. Inklusi, kesetaraan gender dan hak disabilitas harus menjadi fondasi pembangunan Kabupaten Probolinggo ke depan,” pungkasnya. (nab/zid)
