Probolinggo, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Inspektorat menggelar evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tahun 2024.
Kegiatan yang berlangsung selama lima hari, mulai Senin hingga Jumat (21–25/4/2025) di Gedung Joyolelono Kabupaten Probolinggo ini diikuti oleh enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap harinya.
Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur mutu perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap program pembangunan daerah. Setiap OPD yang hadir didampingi oleh auditor dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo guna memastikan proses evaluasi berjalan akurat dan objektif.
Inspektur Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi mengatakan pentingnya pendekatan yang responsif gender dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran daerah. “Ketidaksetaraan dan ketimpangan gender masih menjadi isu yang nyata dalam masyarakat,” katanya.
Menurut Imron, dibutuhkan strategi khusus untuk mendorong perumusan kebijakan publik yang berpihak pada semua kelompok, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya.
“Perencanaan dan penganggaran harus menjadi alat untuk mempersempit kesenjangan gender, bukan memperlebar. Maka dari itu, evaluasi seperti ini penting untuk memastikan semua proses pembangunan inklusif,” jelasnya.
Imron menegaskan PPRG sendiri merupakan bagian dari strategi besar Pengarusutamaan Gender (PUG) yang sudah dicanangkan pemerintah sebagai langkah sistematis untuk menciptakan keadilan gender dalam pembangunan. Dalam konteks ini, peran perencana sangat sentral karena mereka adalah jembatan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.
“Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga menjadi forum pembelajaran bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan gender. Hasil evaluasi diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor dan meningkatkan komitmen OPD dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan setara,” terangnya.
Lebih lanjut Imron berharap kegiatan ini mampu mendorong inovasi kebijakan serta memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan implementasi PUG di Kabupaten Probolinggo. Pentingnya pelibatan aktif semua pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peka terhadap isu gender.
“Dengan adanya evaluasi PPRG secara berkelanjutan, diharapkan setiap OPD dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil secara sosial serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama perempuan dan anak,” pungkasnya. (nab/zid)
