Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) Semester I Tahun 2026 yang digelar di ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (30/7/2026). Forum ini menjadi ajang menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas layanan program prioritas nasional tersebut.
Rakorev dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi bersama Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Probolinggo Aldo. Kegiatan dihadiri kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat yang tergabung dalam Satgas MBG Kabupaten Probolinggo serta Koordinator Kecamatan Program MBG.
Dalam arahannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi menegaskan keberhasilan Program MBG membutuhkan dukungan lintas sektor. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh aspek pendukung program berjalan sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, terdapat 18 bentuk dukungan yang harus dipenuhi pemerintah daerah, mulai dari penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan sanitasi dan air bersih, percepatan perizinan, pengawasan keamanan pangan hingga penguatan rantai pasok bahan pangan lokal.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan kapasitas petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penyedia bahan pangan berkualitas, sekaligus memperkuat edukasi gizi kepada masyarakat.
"Seluruh OPD harus menjalankan perannya masing-masing agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Probolinggo semakin optimal. Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program ini," katanya.
Ia menjelaskan, hasil monitoring lapangan selama semester pertama masih menemukan sejumlah hal yang perlu dibenahi. Karena itu, seluruh masukan dari Satgas MBG tingkat kabupaten maupun kecamatan akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional melalui Koordinator Wilayah sebagai bahan evaluasi bersama.
"Rapat ini bukan hanya mengevaluasi pelaksanaan program, tetapi juga memperkuat koordinasi dan komunikasi antar seluruh pihak agar setiap kendala dapat segera ditangani," jelasnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah OPD turut menyampaikan langkah dukungan sesuai bidang tugas masing-masing. DPMPTSP memaparkan mekanisme penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Satpol PP menyatakan kesiapan mendukung aspek keamanan operasional SPPG, sementara Dinas Perikanan mendorong pemanfaatan ikan sebagai sumber protein dalam menu MBG.
Perwakilan camat juga mengusulkan agar pemerintah kecamatan dan desa dilibatkan sejak awal dalam penentuan lokasi pembangunan SPPG sehingga fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Sjaiful menambahkan beberapa pekerjaan rumah yang masih perlu dipercepat meliputi pembangunan infrastruktur pendukung, penyelesaian perizinan, penguatan ketersediaan bahan pangan lokal, peningkatan kapasitas pelaku usaha pangan hingga edukasi gizi kepada masyarakat.
"Kami berharap seluruh perangkat daerah terus memperkuat sinergi dan menyampaikan setiap kendala yang dihadapi. Dengan kerja sama yang solid, Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Probolinggo akan semakin efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya. (nab/zid)
.jpeg)
.jpeg)
