.jpeg)
Dringu, Lensaupdate.com - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi sebagai fondasi pengembangan ekonomi kerakyatan. Melalui kegiatan peningkatan pemahaman bagi pengurus koperasi simpan pinjam, DKUPP mendorong terciptanya koperasi yang sehat, kredibel dan patuh terhadap regulasi.
Kegiatan yang berlangsung di ruang PRIC Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Rabu (29/7/2026) ini diikuti 55 pengurus koperasi dari berbagai kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Dalam pelaksanaannya, DKUPP menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Probolinggo sebagai narasumber untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai literasi keuangan, tata kelola koperasi serta perpajakan.
Pelatihan dibuka oleh Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto didampingi Kepala Bidang Perkoperasian Ary Sulistyowati. Selain materi mengenai pengelolaan koperasi, peserta juga mendapatkan penjelasan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang membawa sejumlah perubahan terhadap pengaturan koperasi di sektor jasa keuangan.
Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto mengatakan peningkatan kapasitas SDM merupakan langkah strategis agar koperasi mampu berkembang secara profesional dan memiliki tata kelola yang baik.
"Kami ingin memastikan seluruh koperasi menjadi lembaga yang kredibel dan patuh terhadap regulasi. Salah satu indikator organisasi yang dikelola dengan baik adalah kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Jika administrasi perpajakan tertib, maka tata kelola koperasi juga akan semakin baik," katanya.
Menurut Sugeng, penguatan kapasitas pengurus menjadi kunci dalam menghadapi dinamika regulasi dan perkembangan sektor jasa keuangan. Dengan pemahaman yang baik, koperasi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada anggotanya sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Saat ini terdapat 518 koperasi di Kabupaten Probolinggo yang menjadi sasaran pembinaan secara bertahap. DKUPP berkomitmen melaksanakan program pendampingan secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan KPP Pratama Probolinggo, OJK Malang serta sektor perbankan.
"Ke depan kami akan terus menggandeng KPP Pratama, OJK dan perbankan agar koperasi memperoleh pendampingan yang komprehensif, mulai dari kepatuhan regulasi, pengelolaan keuangan hingga akses pembiayaan. Sinergi ini penting agar koperasi semakin maju, sehat dan mampu berkontribusi terhadap perekonomian daerah," jelasnya.
Sugeng juga menyoroti Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, program tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat.
"Kami memahami masih ada berbagai penyesuaian karena program ini tergolong baru dan regulasinya berkembang sangat cepat. Namun hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyempurnakan KDKMP. Yang terpenting, semangat gotong royong sebagai ruh koperasi harus tetap dijaga agar koperasi semakin kuat dan berkembang," tegasnya.
Selain penguatan koperasi, DKUPP juga terus memperluas kolaborasi dengan OJK dan industri perbankan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Hingga saat ini tercatat sebanyak 87.327 pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo telah memiliki perizinan dan terdaftar dalam aplikasi SIMADU.
Sugeng berharap sinergi yang dibangun tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola koperasi, tetapi juga memperkuat ekosistem UMKM di Kabupaten Probolinggo agar mampu tumbuh lebih kompetitif.
"Kami berharap dukungan OJK dan perbankan juga dapat memperkuat ekosistem UMKM di Kabupaten Probolinggo sehingga koperasi dan UMKM dapat tumbuh bersama sebagai penggerak ekonomi daerah," pungkasnya.
Melalui penguatan literasi keuangan, kepatuhan perpajakan dan tata kelola kelembagaan, DKUPP Kabupaten Probolinggo optimistis koperasi akan semakin profesional, adaptif terhadap perubahan regulasi serta mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (mel/fas)
