.jpeg)
Kraksaan, Lensaupdate.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus diperkuat. Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menuntaskan seluruh hasil evaluasi tindak lanjut pencegahan korupsi agar reformasi birokrasi berjalan optimal.
Arahan tersebut disampaikan Bupati Haris saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) bulanan di Ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (30/6/2026). Rapat dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Khoirul Anwar serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Dalam rakorev tersebut, pemerintah daerah mengevaluasi progres tindak lanjut hasil koordinasi pencegahan korupsi yang telah dilakukan masing-masing perangkat daerah, sekaligus memperkuat koordinasi dalam mewujudkan birokrasi yang transparan, profesional dan berintegritas.
Paparan evaluasi menunjukkan sebagian besar OPD telah menyelesaikan proses input data dan reviu dokumen. Namun masih terdapat beberapa catatan yang harus segera dipenuhi, di antaranya kelengkapan administrasi aset tanah, dokumen yang belum ditandatangani pejabat berwenang serta penyempurnaan dokumen hibah dan pokok-pokok pikiran (pokir).
Bupati Haris menegaskan seluruh perangkat daerah harus menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai prioritas sehingga tidak ada lagi hambatan administratif yang dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
"Seluruh Perangkat Daerah harus bergerak cepat menyelesaikan setiap kekurangan. Jangan sampai persoalan administrasi menjadi penghambat pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan program pembangunan," katanya.
Menurut BupatiHaris, administrasi yang tertib merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Karena itu, setiap kepala OPD diminta memastikan seluruh dokumen disusun secara lengkap, akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh program strategis pemerintah dapat berjalan tepat waktu dan memiliki dasar administrasi yang kuat.
"Komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik harus diwujudkan melalui langkah nyata. Seluruh OPD harus responsif dalam menindaklanjuti setiap hasil evaluasi sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal dan akuntabilitas pemerintahan terus meningkat," tegasnya.
Melalui rakorev ini, Pemkab Probolinggo juga menegaskan bahwa penguatan sistem pencegahan korupsi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang profesional, transparan dan bertanggung jawab di seluruh perangkat daerah.
Dengan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi tersebut, Pemkab Probolinggo berharap kualitas reformasi birokrasi semakin meningkat, pelayanan publik semakin efektif serta terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. (nab/zid)
.jpeg)
