Probolinggo, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Probolinggo dalam kondisi aman dan terkendali. Meski demikian, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Biosolar mendorong pemerintah daerah mengajukan penambahan kuota sebesar 30 persen guna mengantisipasi potensi kekurangan pasokan pada masa mendatang.
Kepastian tersebut diperoleh setelah Tim Monitoring Stabilisasi BBM Kabupaten Probolinggo melakukan pemantauan langsung ke SPBU 54.672.05 Kebonagung Kecamatan Kraksaan dan SPBU 54.672.07 Paiton Kecamatan Paiton, Rabu (24/6/2026). Monitoring dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi bersama unsur perwakilan Forkopimda, perwakilan PT Pertamina (Persero) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam kegiatan tersebut, tim juga melakukan pengawasan terhadap akurasi dispenser BBM melalui tera ulang oleh UPT Metrologi Legal DKUPP Kabupaten Probolinggo. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh dispenser yang diuji masih memenuhi standar pelayanan dengan tingkat kesalahan pengukuran jauh di bawah ambang batas toleransi yang diperbolehkan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi mengatakan hasil monitoring menunjukkan distribusi BBM di Kabupaten Probolinggo masih berjalan normal dan tidak ditemukan antrean panjang maupun gejala kepanikan pembelian di masyarakat.
“Berdasarkan hasil pemantauan, stok BBM di dua SPBU yang kami sampel masih aman. Tidak ada antrean panjang yang mengganggu pelayanan dan distribusi berjalan lancar. Dampak kenaikan harga Pertamax memang sempat mempengaruhi pola pembelian masyarakat, tetapi hanya bersifat sementara dan saat ini sudah kembali normal,” katanya.
Menurut Sjaiful, kebutuhan BBM di Kabupaten Probolinggo masih relatif stabil meskipun terjadi perubahan harga pada beberapa jenis bahan bakar. Bahkan keterlambatan pasokan Biosolar yang sempat terjadi beberapa waktu lalu tidak sampai menimbulkan kelangkaan di masyarakat.
“Pada bulan Mei lalu memang sempat terjadi keterlambatan pasokan Biosolar di beberapa SPBU, tetapi hanya berlangsung sekitar satu hingga dua jam dan segera kembali normal. Kondisi tersebut tidak menimbulkan dampak berarti bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain memastikan ketersediaan stok, tim juga melakukan pengawasan terhadap kualitas pelayanan SPBU melalui tera ulang alat ukur. Hasilnya menunjukkan seluruh dispenser masih berada dalam batas toleransi yang ditetapkan.
“Ambang batas kesalahan yang diperbolehkan mencapai 100 mililiter per 20 liter. Dari hasil tera yang kami lakukan, tingkat kesalahan hanya sekitar 30 mililiter bahkan ada yang hanya 5 mililiter. Ini menunjukkan pelayanan SPBU masih sangat baik dan sesuai standar,” tegasnya.
Sjaiful mengungkapkan saat ini kondisi stok BBM di seluruh SPBU juga dapat dipantau secara real time melalui sistem digital milik Pertamina. Sistem tersebut memudahkan pemerintah dan pihak terkait untuk mengambil langkah cepat apabila terjadi penurunan stok di lapangan.
Meski kondisi saat ini masih aman, Pemkab Probolinggo tetap mengambil langkah antisipatif dengan mengusulkan tambahan kuota Biosolar sebesar 30 persen melalui surat resmi Bupati Probolinggo.
“Berdasarkan perhitungan kami, realisasi kebutuhan Biosolar di lapangan sudah melampaui kuota yang diberikan. Karena itu kami mengajukan penambahan kuota sebesar 30 persen agar tidak terjadi kekurangan pasokan dan masyarakat tetap terlayani dengan baik,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Probolinggo Mehdinsareza Wiriarsa memastikan hasil inspeksi tidak menemukan adanya praktik penimbunan BBM maupun penyimpangan distribusi di lapangan.
“Data distribusi dari Pertamina dan SPBU sesuai. Kami tidak menemukan indikasi penimbunan ataupun kepanikan masyarakat dalam membeli BBM. Distribusi berjalan normal dan kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi,” ungkapnya.
Menurut Reza, tingginya konsumsi Biosolar di Kabupaten Probolinggo dipengaruhi oleh posisi strategis daerah yang berada di jalur Pantura dan terhubung langsung dengan akses jalan tol. Kondisi tersebut membuat banyak kendaraan angkutan barang dari luar daerah melakukan pengisian BBM di wilayah Kabupaten Probolinggo.
“Banyak truk logistik dan kendaraan angkutan barang yang melintas serta mengisi Biosolar dalam jumlah besar. Hal itu membuat kebutuhan Biosolar di Kabupaten Probolinggo relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Namun berdasarkan data yang kami miliki, stok saat ini masih aman dan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2026,” jelasnya.
Reza menambahkan pengawasan distribusi BBM akan terus dilakukan secara berkala bersama Pertamina dan pengelola SPBU, baik melalui tera ulang rutin maupun inspeksi insidental apabila diperlukan.
“Dengan stok yang aman, distribusi yang terkendali serta usulan tambahan kuota Biosolar yang telah diajukan, kami optimistis kebutuhan energi masyarakat Kabupaten Probolinggo dapat terpenuhi tanpa kendala berarti sepanjang tahun 2026,” pungkasnya. (ren/zid)
.jpeg)
.jpeg)
