Kraksaan, Lensaupdate.com - Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menegaskan pentingnya transformasi tata kelola sektor kesehatan yang berbasis data, kolaborasi lintas sektor dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam audiensi dan rapat koordinasi (rakor) strategis bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait Performance Improvement Plan (PIP), penguatan tata kelola, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta percepatan pencapaian Indeks Kesehatan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan tahun 2026-2027.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa (29-30/6/2026) di ruang pertemuan Rengganis Kantor Bupati Probolinggo itu dihadiri langsung oleh Bupati Haris didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rakor tersebut juga diikuti secara luring dan daring oleh jajaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), KPPN Bondowoso, Tim Bank Dunia serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Haris menekankan bahwa pembangunan kesehatan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Menurutnya, keberhasilan pemerintah harus tercermin dari meningkatnya kualitas pelayanan dan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Keberhasilan pemerintah bukan ditentukan oleh besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi oleh seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat. Karena itu seluruh kebijakan kesehatan harus disusun berdasarkan data yang akurat, evaluasi yang berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.
Bupati Haris menjelaskan penggunaan data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kesehatan. Seluruh perangkat daerah, camat hingga pemerintah desa didorong menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan agar penanganan berbagai persoalan kesehatan berlangsung lebih tepat sasaran.
"Data harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan. Dengan data yang valid kita dapat menentukan prioritas, mempercepat penanganan stunting, menekan angka kematian ibu dan bayi serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak," jelasnya.
Menurut Bupati Haris, pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan program kesehatan tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan, tetapi harus melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan hingga keluarga.
"Kalau angka stunting turun berarti yang bekerja bukan hanya Dinas Kesehatan, tetapi seluruh pemerintah bersama masyarakat. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama sehingga seluruh pihak harus bergerak dalam satu tujuan yang sama," tegasnya.
Lebih lanjut Bupati Haris menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus memperkuat upaya promotif dan preventif melalui edukasi kepada calon pengantin, pendampingan ibu hamil serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sejak masa kehamilan hingga persalinan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus memperluas akses layanan kesehatan melalui berbagai program prioritas, di antaranya pengoperasian Puskesmas selama 24 jam di 33 kecamatan serta penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Meski demikian, Bupati Haris mengakui masih terdapat tantangan dalam pemenuhan tenaga kesehatan, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, apoteker hingga tenaga keperawatan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai sangat penting untuk memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Probolinggo.
Mengakhiri arahannya, Bupati Haris menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Tim Bank Dunia serta seluruh pihak yang telah memberikan pendampingan dalam penguatan tata kelola pembangunan kesehatan daerah.
"Kami ingin Kabupaten Probolinggo tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, ramah dan berkualitas. Pada akhirnya masyarakat tidak melihat berapa kali kita rapat, tetapi merasakan langsung manfaat dari setiap kebijakan yang kita ambil. Itulah ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan yang sesungguhnya," pungkasnya. (nab/zid)
.jpeg)
