Kraksaan, Lensaupdate.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo terus mendorong penyedia jasa konstruksi lokal agar mampu beradaptasi dengan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis digital melalui pelatihan E-Catalog Versi 6 di ruang rapat Dam Banyu Biru DPUPR Kabupaten Probolinggo, Selasa (12/5/2026).
Pelatihan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari direktur perusahaan jasa konstruksi dan tenaga administrasi penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Probolinggo. Narasumber kegiatan berasal dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo.
Materi yang diberikan meliputi tata cara pendaftaran penyedia jasa konstruksi di E-Catalog Versi 6, input produk jasa konstruksi, mekanisme mini kompetisi hingga alternatif metode pengadaan lainnya dalam sistem katalog elektronik.
Selain pelatihan pengadaan digital, kegiatan tersebut juga diisi sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dan Ngisi Bareng (Ngibar) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan itu dihadiri Sekretaris DPUPR Kabupaten Probolinggo Asrul Busthami, Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Moh Abdi Utoyo.
Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan DPUPR Kabupaten Probolinggo Ruli Nasrullah mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan penyedia jasa konstruksi menghadapi sistem pengadaan berbasis digital yang terus berkembang.
“Melalui pelatihan ini kami ingin meningkatkan kompetensi penyedia jasa konstruksi agar mampu memahami mekanisme pemilihan penyedia melalui E-Catalog Versi 6 dan memiliki daya saing yang lebih baik,” ujarnya.
Sementara Sekretaris DPUPR Kabupaten Probolinggo Asrul Busthami menegaskan sistem pengadaan pemerintah kini mengarah pada penggunaan katalog elektronik sehingga seluruh penyedia jasa harus segera menyesuaikan diri.
“Arah kebijakan pengadaan pemerintah sekarang memang berbasis katalog elektronik. Hampir semua item pekerjaan sudah tersedia di etalase LKPP sehingga penyedia jasa harus siap beradaptasi,” katanya.
Menurutnya, peluang pengadaan di luar sistem katalog elektronik saat ini semakin terbatas. Karena itu, pemahaman terhadap sistem digital menjadi kebutuhan penting bagi pelaku jasa konstruksi.
“Kami ingin penyedia jasa di Kabupaten Probolinggo semakin mandiri dan mampu bersaing dalam sistem pengadaan pemerintah yang terus berkembang,” tegasnya.
Asrul juga mengakui masih terdapat tantangan dalam implementasi sistem baru, termasuk minimnya partisipasi penyedia jasa pada awal penerapan dan kondisi harga material yang belum stabil.
“Kondisi harga material yang fluktuatif memang menjadi tantangan saat ini. Namun kami optimistis situasi akan membaik dan pelaku jasa konstruksi bisa semakin siap menghadapi perubahan,” ungkapnya.
DPUPR Kabupaten Probolinggo memastikan akan terus membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi penyedia jasa konstruksi agar lebih memahami mekanisme pengadaan digital pemerintah. (nab/zid)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
