Kraksaan, Lensaupdate.com - Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat dalam rapat koordinasi evaluasi (rakorev) progres realisasi anggaran tahun 2026 di Ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (28/4/2026).
Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto didampingi Ketua TP2D Kabupaten Probolinggo Khairul Anwar dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Dalam arahannya, Bupati Haris menegaskan evaluasi anggaran tidak hanya sebatas administrasi maupun tingkat serapan anggaran, tetapi harus mampu mengukur sejauh mana program pemerintah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi sejauh mana program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bupati Haris, pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi terakhir, Kabupaten Probolinggo memperoleh nilai 76,5 dengan kategori sedang.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan agar lebih optimal dan tepat sasaran.
Selain itu, Bupati Haris juga menyoroti program prioritas SAE dalam RPJMD 2025–2029 yang terdiri dari 22 program prioritas dan 59 kegiatan strategis. Seluruh OPD diminta mengubah pola kerja dari sekadar menyelesaikan kegiatan menjadi berorientasi pada hasil dan dampak nyata.
“Paradigma kerja harus berubah. Jangan hanya fokus menyelesaikan kegiatan, tetapi bagaimana kegiatan itu mampu memberikan perubahan nyata,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Bupati Haris juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Inspektorat diminta tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga aktif mendampingi perangkat daerah agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai regulasi.
Selain penguatan tata kelola, percepatan digitalisasi pemerintahan juga menjadi perhatian. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diminta memperkuat sistem data terintegrasi guna mendukung pelayanan publik dan pengambilan kebijakan yang lebih efektif.
Bupati Haris turut meminta layanan pengaduan masyarakat berbasis digital lebih responsif dan dapat segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait.
“Jangan sampai semua persoalan harus masuk ke bupati. OPD harus cepat merespons dan menyelesaikan aduan masyarakat,” katanya.
Melalui rakor ini, Pemkab Probolinggo berharap realisasi anggaran tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. (nab/zid)
.jpeg)
