Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo memperkuat kolaborasi untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 melalui sosialisasi dan persiapan teknis di Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (8/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti serta Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono P. Utomo.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menegaskan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat ditentukan oleh sinergi kuat antara pemerintah daerah dan BPS. Kolaborasi tersebut dinilai krusial untuk memastikan seluruh tahapan sensus berjalan lancar, tepat waktu serta menghasilkan data yang akurat.
“BPS bersama pemerintah daerah harus menjalin kerja sama yang solid agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat, khususnya pelaku usaha sebagai responden utama. Sosialisasi akan dilakukan secara masif melalui berbagai media, mulai dari pemasangan spanduk, baliho hingga pemanfaatan media elektronik seperti videotron dan radio.
Selain itu, pendekatan langsung juga akan dilakukan melalui forum-forum pertemuan di tingkat kecamatan, desa hingga kelurahan guna memastikan pemahaman masyarakat semakin meningkat.
“Pemahaman masyarakat menjadi kunci agar data yang diberikan valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Pemkab Probolinggo juga mendukung pelaksanaan program “Ngisi Bareng” (NGIBAR), yakni pendampingan pengisian data sensus bagi pelaku usaha. Program ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.
Sementara Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti menyampaikan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
“SE2026 menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi ke depan. Karena itu, kualitas data harus benar-benar terjaga,” katanya.
Ia menjelaskan, pendataan akan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup seluruh aktivitas ekonomi non-pertanian. Proses tersebut telah melalui berbagai tahapan panjang, mulai dari persiapan, pelatihan petugas hingga uji coba pendataan.
Menurut Lilik, keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk peran sebagai liaison officer (LO) yang menjembatani koordinasi antara BPS dan instansi terkait.
“Peran OPD sangat penting untuk mempercepat komunikasi, menyampaikan informasi dua arah serta membantu menyelesaikan kendala di lapangan,” jelasnya.
Lebih lanjut Lilik menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat agar pelaku usaha bersedia memberikan data secara lengkap dan jujur.
“Tanpa kepercayaan, kualitas data bisa terganggu. Karena itu, sosialisasi harus dilakukan secara intensif dan menyentuh langsung pelaku usaha,” tegasnya.
Melalui kolaborasi erat antara Pemkab Probolinggo dan Badan Pusat Statistik, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang komprehensif terkait struktur ekonomi, karakteristik usaha hingga perkembangan ekonomi digital dan lingkungan.
“Dengan data yang akurat, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya. (nab/zid)
.jpeg)
.jpeg)
