Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) Satuan Tugas (Satgas) Kemiskinan di ruang pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Senin (9/3/2026). Rakor tersebut membahas pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai upaya memperkuat ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
Rakor dipimpin oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Fahmi AHZ didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Abdul Ghafur serta Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo Rachmad Hidayanto selaku Ketua Satgas Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Probolinggo, Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti serta perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selain itu, rakor juga diikuti secara daring oleh para camat se-Kabupaten Probolinggo, Koordinator PLKB di 24 kecamatan serta Petugas Pemeriksa Lapangan (PPL) yang terlibat dalam pemutakhiran data DTSEN.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ menegaskan bahwa pemutakhiran DTSEN memiliki peran penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
“Pemutakhiran DTSEN bertujuan memastikan data sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Probolinggo yang akurat, mutakhir dan terintegrasi sehingga seluruh program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran,” katanya.
Menurut Wabup Fahmi, pelaksanaan pemutakhiran DTSEN di Kabupaten Probolinggo melibatkan sebanyak 2.061 petugas yang berasal dari Tim Pendamping Keluarga (TPK). Para petugas tersebut tersebar di 325 desa dan 5 kelurahan yang ada di 24 kecamatan.
Sebelum melaksanakan tugas di lapangan, seluruh petugas telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan pada 18 Februari 2026 di masing-masing kecamatan.
“Kegiatan pemutakhiran DTSEN dilaksanakan mulai 23 Februari hingga 31 Maret 2026 dengan dukungan 80 instruktur dari unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, Koordinator PLKB kecamatan, Kasi Kesra kecamatan serta alumni Akademi Pengentasan Kemiskinan,” jelasnya.
Wabup Fahmi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah bekerja dalam proses pemutakhiran data tersebut. Menurutnya, pendataan yang dilakukan para petugas menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas DTSEN yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Apa yang panjenengan lakukan hari ini bukan sekadar pendataan, tetapi menjadi pondasi bagi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam membantu masyarakat yang paling membutuhkan,” terangnya.
Melalui rakor ini diharapkan koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah semakin kuat sehingga upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Dengan kerja sama lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Probolinggo optimistis berbagai program pengentasan kemiskinan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (nab/zid)
