Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menitikberatkan pada aspek keamanan pangan dan sanitasi. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) Satuan Tugas (Satgas) MBG yang digelar secara daring, Jum’at (27/3/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Probolinggo dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari OPD, camat hingga instansi vertikal, guna memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, aman dan akuntabel.
Dalam arahannya, Sekda Ugas Irwanto menegaskan bahwa keterlibatan UMKM dan koperasi menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan program sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.
“Pemberdayaan UMKM dan koperasi harus menjadi prioritas agar program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya standar sanitasi sebagai syarat utama operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah melalui IPAL serta sistem pengelolaan sampah harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
“SPPG yang tidak memenuhi standar sanitasi dan pengelolaan limbah akan direkomendasikan untuk ditutup sementara. Sertifikat laik higiene dan sanitasi menjadi syarat mutlak,” tegasnya.
Sekda Ugas juga meminta penguatan pengawasan melalui peran Puskesmas, UKS hingga koordinator lapangan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Validasi data penerima manfaat pun harus dilakukan secara terintegrasi agar program tepat sasaran.
“Database harus akurat dan terverifikasi agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” jelasnya.
Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi mengungkapkan masih adanya sejumlah tantangan, terutama terkait higiene sanitasi, kualitas air serta pengelolaan limbah di beberapa SPPG.
“Kami masih menemukan potensi risiko seperti sanitasi yang belum optimal hingga pengelolaan bahan pangan yang belum sesuai standar. Ini harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Ia juga menyoroti aspek tata kelola, seperti keterlibatan UMKM yang belum maksimal hingga transparansi pengadaan bahan pangan yang perlu ditingkatkan.
Hingga Maret 2026, dari total rencana 179 unit SPPG, sebanyak 103 unit telah terbangun dan 82 unit sudah beroperasi. Namun, beberapa di antaranya masih dalam evaluasi bahkan dilakukan penghentian sementara guna memastikan standar keamanan terpenuhi.
“Penutupan sementara dilakukan sebagai langkah evaluasi agar standar keamanan pangan benar-benar terjaga,” tambahnya.
Ke depan, Pemkab Probolinggo mendorong seluruh SPPG untuk menerapkan SOP secara konsisten, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mempercepat sertifikasi halal dan standar keamanan pangan seperti HACCP.
“Penguatan pengawasan dan perbaikan sistem harus terus dilakukan agar program MBG berjalan aman, berkualitas dan berkelanjutan,” pungkasnya. (nab/zid)
