Dringu, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan pengembangan usaha KDKMP di ruang PRIC Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan ini diikuti sekitar 80 pengurus KDKMP dari berbagai kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Sejumlah mitra strategis dari kalangan BUMN, perbankan serta perusahaan turut hadir untuk memperkuat sinergi pengembangan usaha koperasi desa.
Beberapa pihak yang hadir di antaranya pimpinan PT PLN Nusantara Power UP Paiton, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Perum Bulog wilayah Probolinggo, Pupuk Indonesia wilayah Probolinggo serta PT Sinergi Gula Nusantara unit PG Gending dan PG Wonolangan.
Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto mengatakan KDKMP merupakan salah satu program strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Melalui koperasi, masyarakat dapat mengembangkan usaha secara bersama, meningkatkan produktivitas serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal.
“Melalui koperasi, masyarakat dapat mengembangkan usaha bersama-sama, meningkatkan produktivitas serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Karena itu pembinaan dan pengembangan usaha KDKMP menjadi penting agar koperasi dapat berjalan secara efektif, profesional dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Sugeng, kegiatan pembinaan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola usaha. Materi yang diberikan mencakup peningkatan pemahaman manajemen usaha, penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan jaringan pemasaran hingga pemanfaatan potensi ekonomi lokal desa.
Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun kemitraan antara KDKMP dengan berbagai pihak, khususnya BUMN dan BUMD.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud kemitraan antara BUMN, BUMD dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga koperasi memiliki akses yang lebih luas dalam pengembangan usaha,” jelasnya.
Sugeng juga memaparkan perkembangan program KDKMP di Kabupaten Probolinggo. Hingga saat ini pembangunan gedung KDKMP mencapai 190 unit yang tersebar di berbagai desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 unit telah selesai dibangun 100 persen di sejumlah desa di Kecamatan Krucil, Sukapura, Lumbang, Tongas, Sumberasih, Maron, Gending dan Bantaran.
Di sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, DKUPP Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan tiga kali pelatihan bagi pengurus KDKMP yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan serta pelaporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada 20 Januari 2026, 27 Januari 2026 dan 3 Maret 2026.
Sementara dari sisi kelembagaan, hingga saat ini tercatat sebanyak 15 KDKMP telah melaksanakan RAT. Selain itu 110 KDKMP dari total 330 koperasi juga telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Selain itu, terdapat 14 KDKMP yang telah aktif menjalankan kegiatan usaha di berbagai bidang seperti sembako, obat-obatan, logistik, pupuk, budidaya ikan tematik hingga usaha pembibitan.
“Dalam bidang administrasi perpajakan, sebagian koperasi juga mulai tertib melaporkan kewajiban pajak. Tercatat sebanyak 187 KDKMP atau sekitar 56,67 persen telah melaporkan SPT Tahunan Badan, sementara 191 KDKMP atau sekitar 57,88 persen telah melaporkan SPT Masa PPh 21 untuk masa Desember 2025,” terangnya.
Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi menyampaikan saat ini sejumlah KDKMP telah aktif menjalankan kegiatan usaha dengan berbagai jenis usaha. Namun dalam pengembangannya, beberapa koperasi masih menghadapi kendala dalam mengakses kemitraan dengan BUMN.
“Kendala yang sering dihadapi antara lain respon dari pihak BUMN yang cukup lama dalam menanggapi permohonan kemitraan serta persyaratan permodalan yang relatif besar. Selain itu sebagian pengurus KDKMP juga masih belum memahami prosedur yang harus dipenuhi,” katanya.
Menurut Sjaiful, melalui kegiatan ini diharapkan dapat terbangun sinergi antara BUMN dan KDKMP di Kabupaten Probolinggo sehingga koperasi desa memiliki peluang lebih besar untuk berkembang.
“KDKMP juga dipersiapkan sebagai jalur penguatan ekonomi masyarakat miskin melalui Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” jelasnya.
Melalui kerja sama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi, pemerintah berupaya mendorong keluarga penerima manfaat bansos PKH dan BPNT agar menjadi anggota aktif Koperasi Desa Merah Putih sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. (mel/fas)
