Kraksaan, Lensaupdate.com - Pasca pengukuhan kepengurusan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo langsung bergerak menyiapkan program kerja tahun 2026. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang telah merumuskan rencana kerja lima tahunan.
Sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo H. Yasin menyampaikan MUI telah menyusun draft program untuk sembilan komisi yang baru saja dikukuhkan.
“Pasca pengukuhan kemarin, kami lanjutkan dengan persiapan rencana kerja daerah tahun 2026. Draft program sudah kami siapkan untuk seluruh komisi dan itu berdasarkan hasil Musda yang merumuskan program kerja lima tahun. Jadi tahun 2026 tinggal ditindaklanjuti,” ujarnya.
Yasin mengakui dalam forum sebelumnya pembahasan belum tuntas karena keterbatasan waktu. Oleh sebab itu, pihaknya lebih menekankan pada proses ta’aruf antara pengurus baru dan lama guna membangun soliditas tim.
“Kemarin memang belum tuntas karena waktunya terbatas. Kami lebih menekankan pada ta’aruf agar pengurus baru dan lama bisa saling mengenal dan menjadi tim yang solid. Harapannya, program yang dijalankan tahun 2026 benar-benar sejalan dan mendukung program Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.
Menurut Yasin, sinergi antara ulama dan umaro menjadi kunci dalam mendorong kemajuan daerah. Pesan tersebut juga ditekankan oleh Wakil Ketua Umum MUI Jawa Timur KH. Abdullah Samsul Arifin dalam sambutannya saat pengukuhan.
"Tugas MUI adalah menjadi mitra pemerintah, bersinergi menyukseskan program-program yang sudah digariskan. Ada sinergi antara ulama dan umaro untuk Kabupaten Probolinggo yang lebih baik,” terangnya.
Yasin mengakui bersyukur karena Pemerintah Daerah memberikan support penuh terhadap program kegiatan MUI dengan kucuran dana hibah tahun 2026 sebesar Rp 200 juta, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 150 juta.
“Alhamdulillah, informasi yang kami terima, tahun 2026 anggaran MUI akan ditambah menjadi Rp 200 juta. Kami sangat berterima kasih karena ini akan sangat membantu menggerakkan roda organisasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 sempat dianggarkan Rp 200 juta, namun yang terealisasi hanya Rp 150 juta karena adanya penyesuaian atau refocusing anggaran.
“Mungkin karena refocusing sebagaimana juga dialami oleh Perangkat Daerah lainnya. Namun bagi kami, berapapun hibah yang diberikan tentu kami terima sesuai kemampuan anggaran Pemerintah Daerah. Dukungan tersebut penting mengingat peran MUI dalam membantu pemerintah menghadapi berbagai persoalan strategis daerah seperti stunting, kemiskinan hingga pernikahan dini," tegasnya.
Yasin memaparkan sembilan orientasi pengabdian MUI sebagaimana arahan MUI Jawa Timur meliputi diniyah (keagamaan), irsyadiyah (dakwah), istijabiyah (responsif terhadap persoalan umat), hurriyah (independensi), ta’awuniyah (tolong-menolong), syuriyah (kepemimpinan), tasamuh (toleransi), qudwah (keteladanan) dan dauliyah (wawasan global).
“Tugas pokok MUI adalah khidmatul ummah atau pelayan umat dan shadiqul hukumah, mitra pemerintah. Dua fungsi ini harus berjalan seimbang,” lanjutnya.
Yasin mencontohkan peran MUI dalam berbagai bidang, mulai dari sosialisasi vaksin saat pandemi Covid-19, pendampingan sertifikasi dan pengawasan produk halal, pembinaan rumah potong hewan halal bekerja sama dengan OPD terkait hingga pendampingan korban kekerasan perempuan.
Selain itu, MUI juga aktif dalam penguatan ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama, kaderisasi ulama, penerbitan fatwa terhadap persoalan kontemporer serta edukasi literasi digital melalui Komisi Infokom.
“Di era media sosial, MUI juga punya tanggung jawab memberikan edukasi agar masyarakat bermedsos secara bijak, tidak menyebarkan hoaks atau fitnah. Bahkan MUI sudah menerbitkan fatwa tentang bermedia sosial,” pungkasnya. (nab/zid)
.jpeg)
