Dringu, Lensaupdate.com – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan PT Nusantara Sebelas Medika IHC RS Wonolangan menggelar talkshow penutupan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026, Kamis (12/2/2026) di ruang Probolinggo Region Investment Centre (PRIC) Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mewakili Bupati Probolinggo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Ghofur serta Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo Saniwar.
Talkshow bertema “Membangun Budaya K3 melalui Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja di Tempat Kerja” dibuka secara resmi oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Staf Ahli Bidang Transformasi Digital Prof. Dr. Moch. Chotib.
Sekitar 80 peserta dari OPD dan perusahaan swasta di Kabupaten Probolinggo mengikuti kegiatan ini. Narasumber yang hadir antara lain Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo Saniwar, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Probolinggo Nurhadi Wijayanto serta dr. Lubna Anwar Sadat, Spesialis Okupasi RS Wonolangan.
Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo Saniwar menyampaikan seluruh perusahaan di wilayahnya telah menerapkan K3, salah satunya melalui pemasangan banner edukasi di lingkungan kerja.
“Seluruh perusahaan di Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan pemasangan banner edukasi kepada para karyawan di lingkungannya untuk membudayakan K3,” ujarnya.
Sementara Sekda Ugas Irwanto menyampaikan apresiasi atas rangkaian Bulan K3 Nasional yang telah dimulai sejak 12 Januari 2026. Ia menyebut kegiatan tersebut melibatkan 100 perusahaan, termasuk 14 perusahaan yang menerima penghargaan K3 dari Gubernur Jawa Timur melalui Bidang Wasnaker dan K3 Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.
Usai talkshow, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan loket layanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di MPP Kabupaten Probolinggo sebagai tindak lanjut kerja sama pemerintah daerah dengan Kementerian P2MI.
Prof. Dr. Moch. Chotib menjelaskan sebelumnya Bupati Probolinggo telah menandatangani nota kesepahaman untuk membuka layanan PMI di Kabupaten Probolinggo.
“Dengan adanya layanan ini, warga dapat mengetahui peluang kerja serta tata cara bekerja di luar negeri secara prosedural. Layanan di MPP ini diharapkan dapat meminimalisir pekerja migran Indonesia yang ilegal,” harapnya. (mel/fas)
.jpeg)
