Kraksaan, Lensaupdate.com - Bupati Probolinggo dr. Mohamad Haris memimpin rapat koordinasi (rakor) Forkopimda dan Penanggulangan Bencana di ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (25/2/2026). Rakor tersebut menekankan pentingnya kesiapsiagaan serta respons cepat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif, perwakilan Kodim 0820 Probolinggo, perwakilan Polres Probolinggo Kota, perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, Ketua TP2D Khoirul Anwar serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Probolinggo.
Dalam arahannya, Bupati Haris menegaskan seluruh Kepala OPD dan camat wajib memahami peta cuaca terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), termasuk mengetahui secara detail daerah aliran sungai (DAS) di wilayah masing-masing.
“Kepala OPD dan camat harus memahami peta BMKG terupdate dan mengetahui daerah aliran sungai yang ada di wilayahnya,” ujarnya.
Menurutnya, camat sebagai CEO wilayah dituntut memantau perkembangan cuaca harian dan segera menyampaikan informasi kepada Forkopimka agar langkah antisipasi bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada unsur TNI dan Polri atas sinergi yang terjalin dalam penanganan bencana di Kabupaten Probolinggo.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada unsur TNI dan Polri atas sinergi yang telah terjalin dalam penanganan bencana di Kabupaten Probolinggo. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci dalam meminimalkan dampak yang dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Bupati Haris menekankan pentingnya kebijakan yang cepat dan responsif terhadap persoalan mendesak saat bencana terjadi. Pemerintah daerah, tegasnya, harus hadir secara nyata di tengah masyarakat.
Dalam proses pemulihan, ia meminta penentuan skala prioritas dilakukan secara tepat, terutama pada dampak yang berisiko luas seperti kerusakan infrastruktur vital, akses jalan dan jembatan, fasilitas kesehatan hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
“Fast response dan penentuan prioritas yang tepat akan membuat masyarakat merasakan kehadiran pemerintah sekaligus mencegah dampak yang lebih luas,” pungkasnya. (nab/zid)
