Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 sebagai penanda dimulainya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penyerahan DPA-SKPD tersebut digelar di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (7/1/2026).
Kegiatan ini diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran (PA), pejabat perencana serta staf teknis di lingkungan Pemkab Probolinggo. Penyerahan DPA-SKPD menjadi langkah strategis untuk mendorong percepatan realisasi anggaran sejak awal tahun.
DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026 diserahkan langsung oleh Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris didampingi Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Khoirul Anwar serta Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani.
Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan APBD 2026, DPA-SKPD diserahkan secara simbolis kepada enam OPD, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BPPKAD, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan serta Kecamatan Leces. Keenam OPD tersebut merepresentasikan sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Probolinggo juga memberikan penghargaan SAE Budgeting Award Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja perencanaan dan penganggaran terbaik di lingkungan OPD.
Pada kategori Pejabat Perencana Penganggaran SAE Terbaik, juara pertama diraih Dini Ariyani (DLH), juara kedua Didit Budiharto (BPPKAD) dan juara ketiga Fano Candra Kumara (Dinas Pertanian). Sementara kategori Staf Perencana Penganggaran SAE Terbaik, juara pertama diraih Danu Ega Dirgantara (Dinas Sosial), juara kedua Irvan Fathoni (Dinas Perhubungan) dan juara ketiga Andri Yahya Wijaya (Kecamatan Leces).
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh OPD yang telah menyelesaikan proses penyusunan APBD 2026 secara tepat waktu dan berkualitas.
“Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran OPD atas kerja kerasnya sehingga APBD Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu,” ujarnya.
Menurut Bupati Haris, capaian tersebut semakin membanggakan karena Kabupaten Probolinggo berhasil melampaui target pendapatan daerah hingga 102,87 persen serta merealisasikan belanja sebesar 95,31 persen. Capaian itu menempatkan Kabupaten Probolinggo dalam lima besar nasional dan peringkat pertama di Jawa Timur untuk realisasi belanja daerah.
“Ini tentu menjadi kebanggaan bersama. Namun prestasi ini jangan sampai membuat kita terlena. Konsistensi dan peningkatan kinerja harus terus dijaga demi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Bupati Haris menekankan APBD merupakan instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap OPD diminta memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. “APBD bukan hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi alat untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata,” katanya.
Ia juga meminta percepatan penyusunan perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah, pelaksanaan lelang dini serta kepatuhan terhadap timeline guna meminimalkan potensi Silpa. “Fokus program diarahkan pada pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pembangunan infrastruktur dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” tegasnya.
Sementara Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani menjelaskan penyerahan DPA-SKPD bertujuan agar seluruh OPD dapat segera melaksanakan program dan kegiatan sejak awal tahun anggaran.
“Dengan DPA-SKPD yang telah diserahkan, seluruh perangkat daerah dapat langsung menjalankan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Kristiana menambahkan, pada Tahun Anggaran 2025 realisasi belanja Kabupaten Probolinggo mencapai 95,31 persen, tertinggi di Jawa Timur dan masuk lima besar nasional. Realisasi pendapatan daerah bahkan melampaui target hingga 102,87 persen, jauh di atas rata-rata nasional.
Untuk Tahun Anggaran 2026, APBD Kabupaten Probolinggo ditetapkan seimbang dengan total pendapatan dan belanja sebesar Rp 2,406 triliun. Anggaran tersebut difokuskan pada sektor pendidikan, infrastruktur dan belanja pegawai sebagai mandatory spending sesuai ketentuan. “Capaian ini menjadi modal kuat untuk terus menjaga kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan,” pungkasnya. (nab/zid)
